Portal Indonesia
Idul adha

Tiga LSM Ancam Laporkan Bansos Penanggulangan Aids ke Mapolres Jember

berita terkini
Tiga LSM di Kabupaten Jember saat dikonfirmasi wartawan
ramadhan

JEMBER,(portalbangsa.com)  – Setelah kasus Bansos/Hibah Guru Ngaji ditangani Kejaksaan Negeri Jember, bahkan tersangka juga sudah ditetapkan dan mulai disidangkan, dan Bansos Ternak masuk tahap penyelidikan, kini satu lagi Kasus Bansos Penanggulangan AIDS/HIV Tahun Anggaran 2013 – 2015 juga akan dilaporkan ke Mapolres Jember.

Pihak yang akan melaporkan kasus Bansos Penanggulangan Aids/HIV adalah 3 LSM yang tergabung dalam Konsorsium LSM Jember Baru Anti KKN, yang digawangi oleh Agus Sakera, Edy Purwanto dan Agus MM, mereka menuding bahwa dalam pengelolaan dana Bansos ini, Komisi Penanggulangan AIDS/HIV (KPA) selaku pengguna anggaran telah menyalahgunakan peruntukan dana hibah serta pemalsuan dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).

“Hibah yang diberikan kepada pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS, dalam hal ini Asisten 2 bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdapat kejanggalan penggunaannya, berdasarkan hasil kajian dan audiensi, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pengurus KPA yang tidak berkenan menunjukkan laporan yang kami minta,” ujar Agus Sakera, Rabu (21/9/2016).

Agus menilai bahwa sebagai pengguna dana Bansos atau Hibah, seharusnya terbuka dalam memberikan laporan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dugaan adanya tindak pidana penyalahgunaan dana Hibah atau Bansos selama kurun waktu 3 tahun ini, terlebih dana yang diambilkan dari APBD dan APBN ini rata-rata per tahunnya mencapai 1 milyar,” tegas Agus.

Agus juga menganggap, bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS/HIV  yang menggandeng beberapa pihak seperti LSM, Karang Taruna dan PIK-R yang tergabung dalam sekretariat PIKM, banyak yang fiktif, dan tidak jelas, akan tetapi penganggaran tetap dilakukan.

Sehingga  kegiatan yang dilakukan oleh KPA Kabupaten Jember menjadi problematika yang krusial, mengingat biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan manfaat dan esensi tujuan dari program kegiatan, “Dari penelusuran kami, Dinas Kesehatan selaku verivikator tidak pernah menerima laporan pertanggung jawaban secara otentik dari KPA,”. Pungkas Agus.

Bahkan dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Jember, “Kami juga akan berkirim surat ke DPRD Jember untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai penyalah gunaan dan peruntukan dana hibah yang dilakukan oleh ketua dan jajaran pengurus KPA Kabupaten Jember,” ujarnya. 

Reporter :
Editor :
444
Berita Sebelumnya Warga Sumenep Bingung, Surat Tilang Tak Tercantum Tanggal
Berita Selanjutnya Kerusuhan Dibeberapa Daerah, Sekretaris MUI Probolinggo: Jangan Terprovokasi 

Komentar Anda