Portal Indonesia
Idul adha

Ratusan Petani Jember Pertanyakan Kejelasan Tanah

berita terkini
Ratusan petani yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Tani (Gerasrut) di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji, saat melakukan aksi
ramadhan

JEMBER,(portalbangsa) - Ratusan petani yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Tani (Gerasrut) di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji, menggelar aksi demonstrasi di kawasan tanah spada desa setempat, Kamis (6/10). 

Koordinator warga, Mu’asim mengatakan, aksi ini merupakan respon atas pernyataan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI, Dedy Mawardi, yang menyebut bahwa tanah spada seluas 372 hekrare yang saat ini dikuasai PTPN XI bukan merupakan objek reforma agraria.

“Konflik tanah Nogosari sejak tahun 2000 hingga sekarang belum selesai. Bahkan saat mediasi pada 1 Agustus 2001 di Kantor DPRD Jember memberi keputusan tanah dalam status quo,” katanya, usai melakukan unjuk rasa bersama sekitar 150 petani lainnya.

Mu’asim menuding, pernyataan komisaris itu menunjukkan bahwa dia tak memahami akar konflik tanah di spada. Karena konflik itu telah muncul jauh sebelum Peringataan Hari Tani Nasional di halaman Kantor Pemkab Jember, Selasa (27/9/2016) lalu.

“Sejak 2001 secara massif dilakukan pendudukan lahan oleh petani yang luasnya mencapai 388 hektare. Konflik tanah ini tidak muncul secara tiba-tiba,” ujarnya. 

Meski saat ini Surat Keputusan Hak Guna Usaha (SK HGU) tanah spada telah dimiliki oleh PTPN XI dan dianggap final, namun Mu’asim berkata, pernyataan itu hanyalah alasan bagi perusahaan plat merah itu untuk mengaburkan fakta yang terjadi. 

“Karena faktanya hingga saat ini konflik tetap berlangsung,” tuturnya.

Untuk itu, dalam surat pernyataan para petani menuntut SK HGU tersebut dicabut karena dinilai cacat hukum, serta meminta kepada pemerintah pusat melalui Tim Kerja Reforma Agraria di Kantor Staff Kepresidenan untuk melaksanakan reforma agraria sejati, sebagaimana amanat undang-undang pokok agraria.

“Dan kami juga menyatakan bahwa tanah spada di Nogosari merupakan objek reforma agraria dalam konsep land reform yang akan diidentifikasi oleh Tim Kerja Reforma Agraria di Kantor Staff Kepresidenan,” pungkasnya.

Sementara perwakilan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI Perusahaan Gula (PG) Semboro, Gampil Dwi Susanto mengatakan, persoalan sengketa lahan spada di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji, Jember, telah selesai. 

Karena perusahaannya telah mengantongi sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan (BPN) Jember pada 23 Juni 2009 dan masa berlakunya hingga 2037.

“Kami memiliki sertifikat HGU, jadi kami telah mempunyai kekuatan hukum yang sah. Jika memang dianggap ada salah dalam proses penerbitan HGU, silakan warga membuktikannya,” katanya, menanggapi tuntutan warga dalam aksi demonstrasi menuntut pencabutan HGU tersebut.

Menurut dia, warga bisa menggugat ke pengadilan atas tudingan proses penerbitan HGU yang dinilai cacat. Karena yang berwenang menentukan cacat atau tidaknya dalam proses penerbitan HGU itu adalah lembaga penegak hukum. 

“Tapi yang jelas, perusahaan kami telah melalui mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan,” ujarnya.

Manajer Tanaman PG Semboro ini, juga menyilakan jika warga akan menyampaikan ke Tim Kerja Reforma Agraria Kantor Staf Kepresidenan RI mengenai status tanah spada menjadi objek land reform. Karena menurutnya, kewenangan itu menjadi ranah pemerintah pusat,”tutupnya

Reporter :
Editor :
444
Berita Sebelumnya Temuan Boneka Misterius Jelang Pilkades Sumberejo Banyuputih Situbondo
Berita Selanjutnya Kerusuhan Dibeberapa Daerah, Sekretaris MUI Probolinggo: Jangan Terprovokasi 

Komentar Anda