Portal Indonesia
ad

Suli Da'im Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan GTT/PTT 

berita terkini
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim temui GTT/PTT Sekolah Negeri di Ponorogo
ad

PONOROGO, (portalindonesia.co.id) - Di sela-sela kunjungannya ke wilayah Kabupaten Ponorogo, Jatim, Selasa (1/5/2018) Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da'im menemui beberapa perwakilan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sekolah Negeri baik SMA/SMK di Kabupaten Ponorogo.

Saat menyampaikan keluhan kepada Suli Da'im, Nanang salah satu perwakilan GTT/PTT  Sekolah Negeri SMA/SMK Kabupaten Ponorogo mengaku bingung dengan alih kelola SMA/SMK dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten.

"Pasalnya kemarin saat serah terima alih kelola, nama-nama kami yang sudah lama mengabdi beberapa tahun di SMA/SMK Negeri belum dimasukkan dalam daftar sebagai GTT/PTT di sekolah kami," beber Nanang.

Hal itulah yang membuat para GTT/PTT bingung. "Selain itu kami berharap adanya penambahan insentif kesejahteraan kepada kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur," pintanya.

Lebih lanjut, Suli Daim yang juga Politisi PAN ini melihat penyaluran gaji GTT sebesar Rp 750 ribu selama ini belum ada skema yang jelas. "Ada GTT yang sebelumnya berpenghasilan Rp 500 ribu, setelah keluar kebijakan ini sang pengajar tersebut penghasilannya naik hanya menjadi Rp 750 ribu. Padahal seharusnya gaji yang diterimanya bertambah menjadi Rp 1,250 juta," tambah Suli Da'im.

Hal tersebut dikarenakan gaji tambahan dari APBD tersebut bersifat komulatif bagi mereka yang masih menerima penghasilan jauh di bawah upah layak.

"Regulasi itu kan harus jelas. Sebab menentukan dari 11 ribu orang ke 4 ribu. Harus ada regulasi yang baku. Seperti ada kira-kira dari dinas pendidikan bagaimana kriteria mereka yang bisa mendapatkan gaji tersebut. itu harus diclearkan dulu," imbuhnya.

Legislator dari Dapil Jatim VII juga berharap kepada Dinas Pendidikan Jatim membuat aturan baku tentang penerimaan gaji GTT.

"Mengingat bervariasi gaji guru yang tidak sama. Ada yang sudah bernilai hampir mendekati upah minimum kabupaten/kota (UMK), ada juga yang masih jauh dibawahnya," tandasya.

Kang Suli, sapan akrab Suli Da'im menyampaikan bahwa batasan berapa besaran gaji GTT yang sebelumnya diterima berhak mendapat tambahan, juga harus jelas.

"Jangan sampai bantuan dari APBD ini justru menimbulkan kecemburuan sosial. Semestinya kami itu dikasihkan juknis tentang pelaksanaan itu. Supaya tidak ada kecemburuan sosial diantara GTT/PTT," ungkapnya.

Pada kesempatan itu Suli berjanji akan menginventarisir permasalahan GTT/PTT di sekolah negeri yang ada di Kabupaten Ponorogo untuk dibicarakan dengan Pemrov Jatim saat bertemu di Gedung DPRD Jatim dalam beberapa hari ke depan.

Saat ini pihak Pemprov Jatim sudah memberikan tambahan honorarium bagi guru non PNS (GTT), kepada 7750 orang. Dengan rincian Rp 18 milliar untuk 1500 guru non PNS (pegawai negeri sipil) dan Rp 15,48 milliar untuk guru PAUD non PNS. 

Reporter : Muh Nurcholis
Editor : Ach Fajar
ad
Berita Sebelumnya Plh Bupati Melantik 26 Orang Pengurus Dewan Kesenian Pamekasan
Berita Selanjutnya Tebang Pohon Mangga, Warga Banyuglugur Nyaris Tewas Kesetrum 

Komentar Anda