Portal Indonesia
ramadhan

Sistem Zonasi Sekolah, Solusikah .??

berita terkini
Ilustrasi Sumber Google
222

Oleh: Eka Kirti Anindita, S.Pd .
Ketua SWI Jember, pengajar SMK swasta 

JEMBER, ( portalindonesia.co.id ) - Kebijakan demi kebijakan dalam pendidikan terus digulirkan tapi rupanya belum mampu mengatasi masalah pendidikan. Kasus ketidakjelasan honorer GTT yang terjadi di Jember masih terngiang di telinga kita. Banyak guru yang belum mendapatkan haknya. Rencana pendidikan gratis pun masih berbuntut panjang, sekolah-sekolah yang dilarang memungut biaya tengah kebingungan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Belum lagi masalah kurangnya sarana pra sarana yang terjadi di beberapa sekolah terus bermunculan. Dan saat ini muncul kebijakan baru, yakni mekanisme zonasi sekolah.

Sistem zonasi ini mewajibkan sekolah-sekolah negeri untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Kuota peserta didik yang diterima minimal 90 persen dari total peserta didik yang diterima. Penetapan radius zona terdekat dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, sesuai dengan kondisi, jumlah calon peserta didik serta daya tampung sekolah (Kompas.com, 05/06/18).

Tujuan diterapkannya sistem zonasi dalam PPDB ini adalah untuk meratakan pendidikan yang berkualitas. Yakni, agar tidak ada lagi istilah sekolah favorit dan tidak favorit. Dengan kata lain, pemerintah ingin semua peserta didik mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Pro kontra turut mewarnai kebijakan baru tersebut. Pihak pro menyatakan bahwa sistem zonasi ini efektif untuk pemerataan. Sedangkan pihak kontra menyatakan sistem ini justru tidak adil karena anak-anak yang berprestasi berkurang kesempatannya untuk bersekolah di sekolah yang dianggap favorit, disisi lain juga menimbulkan kekosongan pagu di daerah yang minim siswa.
Bahkan kebijakan ini menuai protes di berbagai daerah. Terkait teknis pelaksanaan sistem PPDB ini juga terdapat permasalahan antara lain serangan hacker yang beberapa kali terjadi sehingga memperlambat sistem. Di jember, kebijakan zonasi ini menyebabkan 50an SMP negeri kekurangan siswa. Diketahui SMP negeri yang mengalami kekurangan siswa itu, diantaranya adalah SMPN 1 Jember, dan SMPN 1 Kalisat. Sehingga sesuai instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, sekolah yang mengalami kekurangan siswa akan melakukan pembukaan pendaftaran gelombang kedua (www.suarajatimpost.com)

Kebijakan demi kebijakan terus berusaha dilakukan untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan negeri ini. Sistem Zonasi diputuskan sebagai solusi atas permasalahan pemerataan pendidikan namun pada kenyataannya masih saja menimbulkan permasalahan lain.

Solusi Atas Sumber Masalah
Mengapa zonasi menuai masalah lagi? Karena sesungguhnya akar masalah pendidikan bukan sekedar soal zonasi, tapi soal perhatian dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Saat ini masih banyak sekali sekolah yang tidak berkualitas karena minim sarana dan prasarana lalu biaya pendidikan yang masih mahal  dan permasalan-permasalahan lain yang lebih mendasar. Sebenarnya, jika semua sarana dan prasarana pendidikan telah terpenuhi di semua daerah, ditambah dengan guru yang berkualitas, pemerataan pendidikan yang berkualitas akan lebih mudah dilakukan. Jika hal itu teraih, sistem zonasi tidak dibutuhkan lagi. Mengapa? Karena tidak akan terjadi perebutan bangku sekolah oleh para calon peserta didik. Di mana pun mereka bersekolah, mereka akan mendapatkan pendidikan yang baik dengan biaya yang murah, atau bahkan tanpa biaya alias gratis. 

Reporter : Tim / Redaksi
Editor :
444
Berita Sebelumnya Komonitas Tapal Kuda Situbondo Gelar Argopuro Festival Ke-3 
Berita Selanjutnya Elan Rajiun

Komentar Anda