Portal Indonesia
ad

Pembahasan APBD Mubar 2019 Deadlock, Ini Analisa Pengamat Politik 

berita terkini
Saat Pembahasan APBD Mubar 2019
ad

MUNA BARAT, (portalindonesia.co.id) - Pengamat Politik Universitas Halu Oleo  (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. M. Najib Husain, menilai kegagalan DPRD Mubar dalam menetapkan Raperda APBD Mubar tahun 2019 disebabkan komunikasi informal di internal DPRD tidak jalan.

"Harusnya kalau ada kebuntuan (deadlock) seperti itu  komunikasi informal harus dilakukan. Pertama, harus ada lobi ditingkat fraksi. Kedua, lobi ketua dan wakil ketua. Dua saluran ini bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada," ungkap Najib saat dikonfirmasi via selularnya, Rabu (28/11/18).

Menurut Najib, jika ada sumbatan komunikasi di internal DPRD harus ada jalur alternatif yang digunakan. Sebab, tidak semua masalah yang ada, dapat diselesaikan dengan komunikasi formal. 

"Karena itu, kalau ada sumbatan komunikasi, jalan yang tepat adalah komunikasi informal atau lobi. Dengan lobi itu suasana tegang akan mencair kembali," katanya.

Ia menduga fakta gagalnya penetapan Raperda APBD Mubar 2019 tersebut, diakibatkan ada problem yang tidak selesai.

"Kegagalan paripurna tingkat dua menetapkan APBD Mubar disebabkan ada masalah yang belum tuntas. Dugaan saya seperti itu," tandas Najib.

Ia mengatakan agar pembahasan APBD Mubar 2019 itu  kembali normal, pendekatan yang ditempuh adalah komunikasi dilevel elit.

"Elit yang saya maksud ialah elit partai politik baik itu yang masuk dalam komposisi dalam DPRD maupun diluar DPRD," jelasnya.

Ia berharap kebuntuan penetapan APBD Mubar 2019 ini tidak sampai merugikan rakyat Mubar.

"Oleh sebab itu, harus ada upaya, sehingga pembahasan APBD Mubar tersebut kembali normal. Poinnya adalah jangan karena kondisi yang ada merugikan masyarakat Mubar," pintanya.

Untuk diketahui, pada Selasa 27 November 2018, rapat paripurna tingkat dua tentang Rancangan Peraturan Daerah  (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) Mubar 2019 gagal ditetapkan oleh DPRD. Penyebabnya adalah anggota DPRD Mubar yang hadir tidak kuorum. Anggota DPRD ketika itu cuma 12 orang, sementara untuk memenuhi kuorum harus mencapai 14 orang atau  2/3 dari 20 jumlah anggota DPRD yang ada.

Saat ini dokumen Raperda APBD Mubar tahun 2019 tersebut di bawa ke Gubernur Sultra, Ali Mazi. Dokumen ini diantar langsung oleh Sekertaris DPRD Mubar, Asbar Haenudin.

Reporter : La Ode Biku
Editor : Abdul Hakim
ad
Berita Sebelumnya Warga Ponorogo Ajak Anggota TNI Dirikan Musholla
Berita Selanjutnya Peringati Hari Anti Korupsi se-Dunia, Mahasiswa di Situbondo Gelar Aksi Damai 

Komentar Anda