Portal Indonesia
ad

DPRD Sumenep Bentuk Pansus Perubahan Tatib

berita terkini
Ketua Pansus Perubahan Tatib DPRD Sumenep H Moh Subaidi
ad

SUMENEP, (portalindonesia.net)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, membentuk panitia khusus (pansus) perubahan tata tertib (tatib) DPRD. Pembentukan pansus tatib sendiri dilakukan pada Jumat 21 September 2018. 

Menurut Wakil Ketua DPRD Sumenep Mohammad Hanafi, Pembentukan pansus tatib tersebut dalam rangka menindak lanjuti adanya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

"Pansus sudah selesai dibentuk. Sebab memang ada amanat dari PP nomor 12 tahun 2018 tersebut," ujarnya

Politisi Demokrat asal kepulauan ini menambahkan, perubahan tatib itu harus selesai enam bulan setelah diundangkan atau harus selesai bulan Oktober. 

"Pansus harus menyelesaikan perubahan tatib bulan depan. Akan tetapi, ketika kami konsultasi ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak bisa menjelaskan soal sanksi ketika perubahan tatib itu tidak selesai di bulan Oktober," katanya. Sanksi tidak diatur dalam PP nomor 12.

Kendati demikian, pihaknya tetap berusaha untuk menyelesaikan tatib tersebut dengan baik, sebagaimana amanat dalam PP. 

Terpisah, Ketua Pansus Perubahan Tatib DPRD Sumenep H Moh Subaidi menyampaikan, pihaknya ke Biro Hukum Pemprov Jawa Timur dalam rangka konsultasi seputar PP perubahan tatib tersebut. 

"Setelah pansus dibentuk, kami langsung bergerak cepat untuk menindak lanjuti tugas kami. Hari ini (kemarin, red) kami Biro Hukum Pemprov dalam rangka konsultasi tentang PP nomor 12 itu," tuturnya. Kamis (29/11/2018).

Badan Busyawarah (Bamus) DPRD Sumenep sendiri memberi waktu kepada pansus untuk menyelesaikan perubahan tatib sampai dengan Sabtu 29 September 2018. Waktu yang diberikan kepada tatib menurut Subaidi akan dimaksimalkan dengan baik supaya bisa selesai. 

Akan tetapi, lanjut politisi PPP itu, pihaknya belum bisa memastikan 100 persen akan selesai tepat waktu. Sebab ia masih harus melihat perjalanan pansus dalam penyelesaian perubahan tatib itu sendiri.

"Bamus memberi waktu sampai Sabu depan, tapi kami harus melihat perjalanan hasil konsultasikonsultasi yang kami lakukan. Pada saat kami konsultasi ke Biro Hukum Pemprov, ada bebepara poin dalam PP nomor 12 itu yang membuat gamang kami di pansus. Sehingga kemungkinan butuh konsultasi ke pemerintah pusat," paparnya.

Reporter : Ach Fajar
Editor : Abdul Hakim
ad
Berita Sebelumnya Tuntaskan Raperda APBD Mubar 2019, DPRD Agendakan Rapur Dua
Berita Selanjutnya Ratusan Warga Bangsri Geruduk Kantor Desa, Tuntut Kades Mundur

Komentar Anda