Portal Indonesia
ad

La Halido Diaktifkan Kembali Jadi Kades Sidamangura, Dipprotes JPADD Mubar 

berita terkini
Kepala Badan Kesbangpol Mubar, La Ode Andi Muna  (kanan) saat menjawab aspirasi JPADD
ad

MUNA BARAT, (portalindonesia.net) - Masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Pemantau Anggaran Dana Desa  (JPADD) memprotes Keputusan Bupati Mubar, Laode M.Rajiun Tumada mengaktifkan kembali La Halido sebagai Kepala Desa (Kades) Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Mubar, Sultra. 

Protes JPADD itu, disampaikan saat menggelar demo di Kantor Inspektorat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mubar, Kamis  (6/12/18).

Anggota JPADD, Sumarlin, mengatakan Bupati Mubar, Laode M.Rajiun Tumada telah mengaktifkan kembali La Halido sebagai Kades Sidamangura. Akan tetapi, sejauh ini masyarakat belum mengetahui apa alasan yang mendasari keputusan Bupati Mubar tersebut.

Kata dia, sepengetahuan warga, La Halido dinonaktifkan sebagai kades defenitif karena tersangkut masalah pengelolaan dana desa (DD) tahun 2016. 

"Laporan Pertanggung Jawaban  (LPJ) DD tahun 2016 di Desa Sidamangura masih  bermasalah. Sebab dokumen LPJ penggunaan DD pada tahun dimaksud, tidak ditandatangani oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Saat ini masalah tersebut sedang ditangani oleh pihak Inspektorat. Namun, Inspektorat juga sejauh ini belum memberikan keterangan apapun terkait kejelasan kasus itu," kata Sumarlin saat hearing yang berlangsung  di Kantor Kesbangpol Mubar.

Anggota JPADD lainnya, Harwanto, menuturkan kasus yang mendera La Halido tersebut, diindikasi ada pemalsuan tanda tangan TPK. Kemudian ada dugaan dalam LPJ  itu tidak sesuai dengan kegiatan fisik.

"Bahkan ada indikasi penggelembungan dana. Dan seperti apa kejelasan kasusnya hingga sekarang belum disampaikan oleh pihak Inspektorat. Terus tiba-tiba kita dengar Kades nonaktif La Halido diaktifkan kembali oleh Bupati. Ini ada apa?" tanyanya.

Pendemo lainnya, Halini mengaku heran dengan kinerja Inspektorat. Pasalnya, persoalan LPJ DD di Desa Sidamangura sudah lama dimasukkan di lembaga itu, namun hasilnya tak pernah disampaikan kepada pelapor.

"Kenapa rakyat lebih tahu dari Inspektorat. Harusnya Inspektorat lebih jeli melihat masalah ini. Sebab Kades La Halido dalam LPJ itu diduga keras memanipulasi tanda tangan TPK," ungkap Halino menambahkan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kesbangpol Mubar, La Ode Andi Muna, mengatakan pihaknya sudah memahami inti persoalan yang menjadi aspirasi  masyarakat Desa Sidamangura.

"Inti aspirasi masyarakat saya sudah pahami. Untuk memastikan fakta sesungguhnya besok bersama pihak Inspektorat kita akan turun lapangan. Kita minta agar TPK pada pertemuan besok ikut dihadirkan," ujarnya.

Lanjut Andi Muna, setelah menggali informasi dan melihat kondisi lapangan, pihaknya akan menyampaikannya kepada Bupati Mubar, Laode M.Rajiun Tumada.

"Hasil kunjungan lapangan besok  itu akan kita sampaikan kepada Bupati," imbuhnya.

Inspektur Pembantu Wilayah Dua, Inspektorat Mubar, Mohamad Said, menjelaskan aspirasi masyarakat yang tergabung dalam JPADD ini akan disampaikan kepada atasannya.

"Saya belum bisa memberikan jawaban mengenai perkembangan kasus DD tahun 2016 di Desa Sidamangura. Sebab saya tidak masuk dalam tim yang menangani  kasus tersebut. Saya masuk tugas di Inspektorat pada Februari 2018.   Makanya secara persisnya kasus ini saya tidak tahu," jelasnya.

Untuk diketahui sejak tujuh bulan lalu, Kades Sidamangura ini dinonaktifkan dari jabatannya. Ia diberhentikan sementara karena persoalan DD tahun 2016. 

Namun beberapa waktu lalu Bupati Mubar, Laode M Rajiun Tumada kembali mengaktifkan La Halido sebagai kades defenitif Desa Sidamangura. 

 

Reporter : La Ode Biku
Editor : Abdul Hakim
ad
Berita Sebelumnya Mahasiswa S2 Asal Gresik Pengunggah Video Bugil Mantan Diamankan Polda Jatim
Berita Selanjutnya Pelaku Asusila Resahkan Warga, Digelandang ke Mapolres Situbondo 

Komentar Anda