Portal Indonesia
ad

Bawaslu Mubar: Pengawasan Pemilu 2019 Butuh Partisipasi Masyarakat

berita terkini
Ketua Bawaslu Mubar, Ishak
ad

MUNA BARAT, (portalindonesia.net) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muna Barat  (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan peran aktif masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu 2019 mutlak diperlukan.

Menurut Ketua Bawaslu Mubar, Ishak, dengan keterlibatan masyarakat, maka proses pengawasan akan berjalan maksimal.

"Bila masyarakat ikut bersama-sama melakukan pengawasan, maka hasilnya pasti akan lebih baik. Oleh karenanya kita selalu mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan. Sejalan dengan itu, pada ajang pemilu kali ini kita mengusung pengawasan partisipatif," terang Ishak saat ditemui Kamis, (6/12/18) di Aula Sekertariat Daerah Mubar.

Kata dia, salah satu  bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan ialah melaporkan pelanggaran yang terjadi.

"Laporan pelanggaran itu disampaikan di Bawaslu. Bisa juga disampaikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terdekat. Menanggapi laporan masyarakat itu, Panwascam mengarahkan pelapor untuk menyampaikan kepada Bawaslu. Karena penanganan pelanggaran merupakan kewenangan Bawaslu,"  tandasnya.

Ia mengatakan untuk menjawab aduan masyarakat tersebut, Panwascam dibekali dengan pemahaman regulasi yang memadai.

"Terkait itu, selama tiga hari kita menggelar rapat kordinasi dengan Panwascam. Salah satu materi yang dibahas adalah cara merespon laporan dari masyarakat. Staf Bawaslu dan kepala sekretariat juga terlibat dalam rapat kordinasi ini. Target yang hendak dicapai adalah penyelesaian sengketa pemilu dapat ditangani dengan baik," katanya.

Lanjut Ishak, supaya ada kerjasama yang baik, dalam rapat kordinasi ini pihaknya juga menghadirkan parpol peserta pemilu dan badan ad hoc.

"Target yang dicapai dari rapat kordinasi itu adalah menyamakan persepsi akan pentingnya keterlibatan semua elemen dalam melakukan pengawasan Pemilu 2019," ucapnya.

Anggota Bawaslu Mubar, Waode Muniati Rigato, menambahkan pada rapat kordinasi tersebut juga melibatkan kaum perempuan. 

Menurutnya, selama ini perempuan hanya jadi obyek. Sekarang  paradigma itu harus dibalik, kini saatnya kaum perempuan menjadi subjek.

"Mengapa kaum perempuan kita libatkan dalam rapat kordinasi hari  ini? Karena kita mengharapkan kaum perempuan jadi pelaku utama dalam pengawasan Pemilu," terangnya.

Selain itu, tambah Muniati, kaum perempuan menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi politik, baik itu di internal keluarga maupun terhadap masyarakat.

"Edukasi politik yang dilakukan oleh kaum perempuan ditunjukkan  dengan menandatangi pernyataan sikap, menolak politik uang. Dari pernyataan sikap itu, memberikan pesan kepada publik bahwa mereka akan komitmen tidak terlibat dalam pelanggaran pemilu, khususnya praktik politik uang. Sebab politik uang itu adalah kejahatan yang merusak tatanan demokrasi. Kita tekankan agar jangan memilih karena uang. Misalnya, bila kita memilih caleg karena uang, maka setelah jadi, caleg tersebut tidak memikirkan lagi nasib rakyat, akan tetapi berpikir mengembalikan uang yang telah dihabiskan. Intinya, perempuan harus menjadi pemilih cerdas," pungkasnya.

Reporter : La Ode Biku
Editor : Abdul Hakim
ad
Berita Sebelumnya Dugaan Kasus Penyelewengan Tanah Kas Desa, Dua Desa di Situbondo Kembalikan Dana Rp 807.802.187
Berita Selanjutnya Ratusan Warga Bangsri Geruduk Kantor Desa, Tuntut Kades Mundur

Komentar Anda