Portal Indonesia
ad

Perkara Raperda APBD Mubar 2019, Ini Solusi Pemprov Sultra 

berita terkini
Sekertaris DPRD Mubar, Asbar Haenudin
ad

MUNA BARAT, (portalindonesia.net) - Penetapan Rancangan Peraturan Daerah   (Raperda) APBD Muna Barat (Mubar) tahun 2019 dapat disahkan dengan kehadiran 12 anggota DPRD. Penegasan tersebut merupakan arahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mubar, Asbar Haenudin, mengatakan hasil kajian Biro Hukum Pemprov Sultra, penetapan Raperda APBD Mubar dapat ditetapkan dengan kehadiran 12 anggota DPRD.

"Hasil kajian biro hukum Pemprov Sultra menyatakan jika rapat paripurna dua DPRD dihadiri 12 orang, maka peserta rapat sudah kuorum. Hal ini merujuk pada jumlah anggota DPRD Mubar yang  aktif hanya 17 orang. Seperti itu arahan biro hukum setelah kita lakukan konsultasi beberapa waktu lalu," ungkap Asbar, saat dikonfirmasi via telepon, Rabu (12/12/18). 

Asbar menjelaskan  agenda rapat penetapan Raperda APBD Mubar itu, sejauh ini belum ditentukan.

"Saat ini kita belum agendakan. Kejelasan soal itu, baru diketahui setelah evaluasi materi Raperda APBD Mubar oleh tim dari Pemprov Sultra. Rencananya evaluasi akan dilakukan pada pekan depan," katanya.

Kata dia, evaluasi materi Raperda APBD Mubar ini merujuk pada surat keputusan gubernur Sultra, Ali Mazi.

"Perihal surat gubernur itu ialah agar tim memfasilitasi penyelesaian Raperda APBD Mubar tahun 2019," sebutnya.

Lanjut Asbar, tim evaluasi Pemprov Sultra terdiri dari biro hukum, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekda dan asisten yang menangani bidang itu.

"Dalam evaluasi nanti, didalamnya ada dari pihak DPRD  dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah  (TAPD) Mubar," terang Asbar.

Mengenai hal ini, DPRD sudah dua kali menggelar rapat paripurna dua. Namun hasilnya Raperda APBD Mubar 2019 gagal ditetapkan. Penyebabnya, rapat paripurna dua yang dilakukan sebanyak dua kali tersebut terganjal karena peserta rapat tidak kuorum.

Ketika itu, peserta rapat hanya dihadiri 12 orang. Karena rapat paripurna dua cuma dihadiri  12 orang, membuat DPRD ragu mengambil keputusan untuk menetapkan APBD Mubar. DPRD Mubar beralibi, sesuai tata tertib  peserta rapat paripurna terkait penetapan APBD minimal 2/3 dari jumlah 20 anggota DPRD Mubar. 

Buntu di internal, akhirnya DPRD memutuskan Raperda APBD Mubar ini dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Sulawesi Tenggara  (Sultra).

Reporter : La Ode Biku
Editor :
ad
Berita Sebelumnya Diduga Tidak Berizin, Puluhan Massa LMP Datangi Hotel Front One Pamekasan
Berita Selanjutnya Sekolah Dasar Berkarakter Kebangsaan di Situbondo Gelar Seni Dan Budaya

Komentar Anda