Portal Indonesia
ad

IBC: Polemik Penetapan APBD Mubar 2019 Tidak Subtansial 

berita terkini
Direktur Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam
ad

MUNA BARAT, (portalindonesia.net) - Polemik mengenai prosedur penetapan APBD Mubar tahun 2019 di internal DPRD Mubar, Sulawesi Tenggara (Sultra), dinilai tidak subtansial untuk diperdebatkan. Pasalnya, perdebatan soal prosedur bagi rakyat bukan hal penting.

Direktur Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, mengatakan yang urgen bagi rakyat adalah isi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) Mubar 2019 itu pro rakyat atau tidak. 

"Harusnya yang diperhatikan oleh legislator Mubar adalah tentang isi APBD, sudah transparan atau belum, bagaimana akuntabilitasnya. Itu yang ditunggu oleh publik. Kalau bicara prosedur hanyalah bagian dari politik administrasi di internal," jelas Roy Salam, saat dihubungi via telepon, Jumat (21/12/18).

Menurut Roy Salam, hal lain yang dinantikan oleh masyarakat ialah sejauh mana fungsi yang melekat pada lembaga wakil rakyat itu. 

"Fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi DPRD Mubar sudah berjalan maksimal atau belum. Itu sebetulnya yang diharapkan rakyat. Bila ada kebijakan pemda yang tidak menguntungkan rakyat, maka DPRD harus menyampaikan kritik. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemda dapat menyentuh kebutuhan masyarakat," tandasnya.

Roy mengatakan sisi lain yang menjadi konsen DPRD adalah porsi anggaran yang memadai untuk pembangunan. 

"Saya pikir wakil rakyat Mubar harus melakukan ini. Hal-hal mendasar yang berkaitan dengan kepentingan publik direspon dengan serius. Isu-isu penting seperti pertumbuhan ekonomi rakyat dan pelayanan publik jadi perhatian mereka," katanya.

Ia menambahkan  mengenai penetapan APBD Mubar yang menimbulkan polemik, 
karena masalah kuorum atau tidak kuorum hanya membuang energi saja. Sebab persoalan utama APBD terletak pada keberpihakan anggaran yang termuat dalam Raperda APBD dan bukan semata soal prosedur kuorum atau tidak kuorum. 

"Problemnya terkait kuorum atau tidak kuorum. Ini memang harus disikapi oleh DPRD, karena ini bicara landasan hukum. Tapi jangan berlarut-larut pembahasannya. Sebab kalau  menyita waktu lama, bisa jadi akan kontraproduktif untuk rakyat. Dan bagi rakyat hal seperti ini  bukan sesuatu yang urgen. Yang rakyat inginkan ialah APBD itu berpihak kepada masyarakat atau tidak?" tanyanya.

Reporter : La Ode Biku
Editor : Abdul Hakim
ad
Berita Sebelumnya STNK Sebuah Mobil Dinas di Kabupaten Pamekasan Mati 3 Tahun, Dinilai Tidak Taat Pajak
Berita Selanjutnya Badan Amil Zakat Nasional Adakan Pelatihan Jahit di Kota Bekasi

Komentar Anda