Portal Indonesia
Habibie

Warga Desak Seorang Perangkat Desa Kampobalano di Mubar, Dinonaktifkan

berita terkini
Masyarakat Desa Kampobalano saat mengikuti rapat yang bertempat di gedung sebuah SD di Saweregadi
ramadhan

MUNA BARAT, (portalindonesia.net) - Kepala Desa Kampobalano, Kecamatan Saweregadi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, La Ode Baena didesak oleh masyarakat agar menonaktifkan salah seorang perangkatnya. 

Desakan masyarakat itu disampaikan saat digelar rapat pada Senin (24/12/18) di gedung sebuah sekolah dasar (SD) yang berada di Kecamatan Saweregadi. 

Salah seorang warga yang tak mau disebutkan identitasnya meminta kepada Kades Kampobalano untuk menonaktifkan perangkatnya yang berinisial MB. Pasalnya, perbuatan oknum yang berinisial MB tersebut dinilai tidak baik dimata masyarakat. 

"Kita minta kepada kepala desa untuk mengambil langkah terkait penonaktifan MB," katanya.

Merespon tuntutan warga itu, salah satu anggota BPD Kampobalano, La Ode Onga, mengatakan bila masyarakat sudah tidak percaya lagi, maka sangat sulit mempertahankan MB untuk tetap menjadi perangkat desa. 

"Sulit dipertahankan kalau masyarakat tidak percaya lagi terhadap MB," ujar Onga.

Dikonfirmasi terkait desakan masyarakat agar MB dinonaktifkan, Kepala Desa Kampobalano, La Ode Baena, mengaku pihaknya akan menggelar pertemuan dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terlebih dahulu. 

"Setelah kejadian itu masyarakat sudah meminta MB segera diganti. Permintaan itu bukan saja disampaikan lewat rapat tadi. Mereka juga datang menyampaikan di rumah. Karena itu, kita dalam waktu dekat akan minta pertimbangan dulu dengan BPD," jelas Baena, saat ditemui usai rapat. 

Kata Baena, desakan masyarakat untuk menonaktifkan MB berawal dari pembayaran upah pekerja yang menghampar material jalan.

"MB ini sebagai mandor. Lalu meminta uang untuk membayar upah pekerja yang jumlahnya 75 orang. Tapi ulah MB itu diketahui warga bahwa apa yang disampaikan MB tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Harusnya upah pekerja yang dibayar hanya 37 orang. Atas dasar itu masyarakat protes dan meminta agar MB diberhentikan dari perangkat desa. Tapi oleh MB uang itu sudah dikembalikan kepada bendahara TPK," bebernya.

Untuk diketahui, pekerjaan penghamparan jalan ini merupakan salah satu program pembangunan yang alokasi dananya bersumber dari dana desa (DD). Sistem pengupahan terhadap pekerja dengan menghitung HOK (harian ongkos kerja). Total HOK pada pekerjaan tersebut sebanyak 300 HOK dengan hitungan satu HOK sebesar Rp 90 ribu. 

Reporter : La Ode Biku
Editor : Abdul Hakim
444
Berita Sebelumnya Proyek Pembangunan Pasar Senilai Rp 6 Miliar di Mubar, Terancam Molor 
Berita Selanjutnya Kondisi Diguyur Hujan, Polisi Berhasil Lumpuhkan Pimpinan KKB Abu Razak

Komentar Anda