Portal Indonesia
ad

Delapan  Raperda Disahkan, Wabup Mubar: Ini Payung Hukum Genjot PAD

berita terkini
Plt Ketua DPRD, Cahwan menyerahkan dokumen delapan buah Perda kepada Wabup Mubar, Achmad Lamani
ad

MUNA BARAT, (portalindonesia.net) - Delapan buah rancangan peraturan daerah  (Raperda) telah disahkan oleh DPRD. Keputusan itu ditetapkan pada rapat paripurna tingkat dua yang berlangsung Minggu malam (30/12/18) di Aula sidang Kantor DPRD Mubar.

Plt. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara, Cahwan, mengatakan  8 Raperda yang disahkan menjadi peraturan daerah tersebut adalah pajak daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

"Perda lainnya yang diketok ialah Perusahaan Daerah Laworo, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, rencana induk pembangunan pariwisata dan penyelenggaraan kepariwisataan," sebutnya.

Lanjut Cahwan, terbitnya 8 Perda ini berkat kerjasama antara pihak eksekutif dan legislatif. "Kepada semua pihak yang terlibat atas lahirnya 8 perangkat regulasi daerah ini diucapkan terima kasih," kata Cahwan jelang menutup rapat paripurna dua.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Mubar, Achmad Lamani, memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD dan oraganisasi perangkat daerah.

"Lahirnya delapan Perda ini melalui berbagai tahapan. Karena itu atas nama Pemda kita berikan apresiasi kepada DPRD yang membahas 8 buah Raperda  hingga tuntas," ucap Achmad saat menyampaikan pendapat akhir.

Kata Achmad Lamani, dokumen 8 Perda ini selanjutnya akan dibawa di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Dalam waktu dekat 8 Perda tersebut akan dievaluasi oleh Pemprov Sultra," tandasnya.

Ia menjelaskan setelah evaluasi dinyatakan selesai, instansi terkait akan menyusun  teknis pengoperasiannya. "Ini akan dikuatkan dengan peraturan bupati (Perbup) sebagai dasar hukumnya. Kalau Perbup sudah ada, maka apa yang menjadi amanah Perda bisa dilaksanakan," terang Achmad.

Achmad berharap lahirnya 8 buah payung hukum itu dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah  (PAD) Mubar.

"Payung hukum yang ada kita harapkan menggenjot PAD. Pemda sangat berterimakasih  dengan terbitnya regulasi tersebut. Sebab ini pijakan instansi terkait untuk memperoleh pendapatan daerah," ujarnya.

Untuk diketahui rapat paripurna tingkat dua dihadiri 14 orang anggota DPRD. Selain itu dihadiri pula perwakilan beberapa SKPD. 

Pelaksanaan rapat paripurna dua penetapan 8 buah Perda sempat molor satu jam dari jadwal semula. Sayangnya rapat dimulai pukul 20.00 Wita, namun baru terlaksana pukul 21.00 Wita.

Reporter : La Ode Biku
Editor : Abdul Hakim
ad
Berita Sebelumnya Bupati Jember Diminta Segera Selesaikan Jalan Baban Barat Silo
Berita Selanjutnya Ratusan Warga Bangsri Geruduk Kantor Desa, Tuntut Kades Mundur

Komentar Anda