Portal Indonesia
Idul adha

MCW Soroti Peran Pendidikan, Saat Hearing Dengan DPRD Kota Malang

berita terkini
Suasana hearing/sentra pendapat MCW dengan Anggota Dewan kota Malang diruang Komisi D
ramadhan

MALANG RAYA, (portalindonesia.net) - Kembali pihak Malang Couroption Whact (MCW) menyoroti dunia pendidikan di Kota Malang. Terutama terkait peningkatan anggaran pendidikan baik dari pusat maupun daerah yang dirasa kurang efektif dalam transparasi alokasi penggunaan anggaran.

Begitu juga kualitas tenaga didik yang dirasa kurang memadai dalam penyusunan aplikasi program pendidikan bagi siswa. 

Hal itu disampaikan dalam fokus agenda hearing (dengar pendapat) pihak MCW dengan Komisi D, pada Rabu (16/01/2019) di Kantor DPRD Kota Malang, Jawa Timur. 

Dalam hearing tersebut, perwakilan dari MCW, Intan Dita mengatakan, hingga saat ini MCW banyak menerima keluhan dan laporan terkait pihak Komite Sekolah dan pungli yang terjadi disekolah. Banyak Komite Sekolah yang justru tidak mengerti akan peran fungsinya, sehingga kehadiran mereka hanya dianggap sebagai formalitas pelengkap saja, memanfaatkan pengambilan keputusan, sehingga kurang memahami bedanya antara bantuan dan pungli.

"Dari hasil kajian MCW, kami punya hampir 50% Komite Sekolah  yang tidak pernah diajak dalam rapat konsultasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Sekolah." ujar Intan Dita dalam hearing. 

Lanjutnya, selain soal minim kualitas tenaga didik dan soal anggaran program Dinas Pendidikan juga menjadi fokus perhatian MCW

"Sebagaimana program pengadaan komputer dari anggaran DAK 2018 senilai 40M,ternyata hanya pengadaan perangkat komputer saja, sementara infrastruktur pendukungnya kurang lengkap" ungkap Dita

Hasil dari hearing tersebut, pihak Komisi D belum bisa mengambil langkah kepenindakan.Anggota dewan yang membidangi pendidikan itu berjanji akan secepatnya berkoordinasi dengan dinas terkait, untuk konsultasi sekaligus mengawasi kinerja dan mengawal PERDA Pendidikan yang akan diputuskan akhir Pebruari 2019.

Dikatakan oleh Ketua Komisi D, Hj. Aminah, bahwa lembaga dewan tidak bisa mengambil keputusan, kecuali bersifat koordinatif konsultasi terkait adanya laporan maupun temuan persoalan yang ada dilingkup Dinas Pendidikan. 

"Termasuk soal pengadaan komputer DAK 2019 yang disampaikan rekan rekan dari MCW. Nanti kami agendakan untuk memanggil dinas terkait, disesuaikan dengan jadwal kerja dewan " ujar Ketua Komisi D. 

Hearing diakhiri dengan penanda tanganan surat kesepahaman antara MCW dan Komisi D - DPRD Kota Malang yang juga disaksikan oleh perwakilan komite-komite sekolah yang turut hadir. 

 

Reporter : Galih
Editor : Abdul Hakim
444
Berita Sebelumnya Nasi Goreng Makanan Favorit Masyarakat Indonesia
Berita Selanjutnya Semarak HUT ke-74 RI di Besuki, Warga Antusias Ikuti Senam Kemerdekaan

Komentar Anda