Portal Indonesia
IKLAN HPN

Pastikan Akurasi Data Pemilih, KPUD Mubar Identifikasi DPK dan DPTB

berita terkini
Kordinator Divisi Perencanaan, Program dan Data, KPUD Mubar, Alirun Asa 
ad

MUNA BARAT, (portalindonesia.net) - Komisi Pemilihan Umum Daerah  (KPUD) Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara tengah mengidentifikasi penduduk yang masuk kategori daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih tambahan (DPTB). 

Menurut Kordinator Divisi Perencanaan, Program dan Data, KPUD Mubar, Alirun Asa, upaya identifikasi DPK dan DPTB tersebut bertujuan untuk memastikan data pemilih di Mubar betul-betul valid.

"Seluruh penyelenggara pemilu tingkat kecamatan dan desa kita kerahkan untuk mengecek DPK dan DPTB. Kita harapkan sebelum tanggal 10 April 2019 nama-nama yang masuk kategori DPK dan DPTB ini sudah tuntas," jelas Alirun saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (24/1/19).

Kata dia, sejauh ini DPK yang sudah didata sebanyak 90 orang. Terkait 90 orang DPK ini pihaknya melakukan sortir melalui aplikasi KPU RI Pemilu 2019 dan www.lindungi hak pilih.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah mereka sudah masuk daftar pemilih tetap (DPT) di kabupaten lain atau belum. Kalau mereka belum terdaftar sebagai DPT maka mereka masuk kategori DPK. Panitia pemungutan suara (PPS) mencatat sebagai DPK, kemudian  harus memiliki E-KTP sesuai alamat domisili. Hal lain yang diperhatikan DPK mulai memilih jam 12.00 sampai selesai. Makanya terkait hal ini terus sosialisasikan kepada masyarakat," katanya.

Selanjutnya, tambah Alirun, berkaitan dengan DPTB adalah mereka yang sudah terdaftar dalam DPT namun pindah memilih. 

"DPTB ini karena pindah memilih dengan alasan keadaan tertentu: misalnya tugas belajar; sedang dirawat inap; pindah domisili dan karena bencana ditempat asalnya. Untuk menjadi pemilih DPTB ini yang bersangkutan harus melapor kepada PPS tempat ia  terdaftar DPT, kemudian PPS mengeluarkan formulir model A5 KPU. Satu formulir A5 ini dipegang oleh PPS asal sebagai arsip dan satunya dipegang pemilih untuk disetor kepada PPS tujuan. Setelah diserahkan kepada PPS tujuan, PPS tujuan mencatatnya pada formulir model A4. Selanjutnya PPS tujuan meneliti keabsahan apakah yang bersangkutan sudah terdaftar dalam DPT atau tidak," tuturnya.

Sehubungan dengan DPTB ini, ujar Alirun, lembaganya terus melakukan sosialisasi kepada: khalayak; penyelenggara pemilu; masyarakat dan pemangku kepentingan. KPUD Mubar juga akan mencermati secara serius terkait pindah memilih.

"Pindah memilih itu ada konsekuensi terhadap penggunaan hak pilih. Jika yang bersangkutan pindah memilih antar desa atau antar kecamatan tapi masih dalam satu daerah pemilihan (dapil) maka pemilih dapat mencoblos seluruh surat suara. Tetapi jika pemilih pindah memilih antar desa atau kecamatan pada dapil berbeda maka yang bersangkutan tidak bisa mencoblos caleg DPRD kabupaten. Mengenai pindah memilih ini kita akan sosialisasikan kepada masyarakat supaya jangan ada masalah. Sementara ini data pindah memilih di Mubar baru 9 orang. Mereka pindah memilih antar desa 
dalam satu kecamatan dan masih satu dapil," paparnya.

Ia mengatakan data pemilih yang masuk kategori DPTB akan diumumkan kepada publik 15 hari sebelum pemungutan suara.

"Kita akan menginstruksikan kepada seluruh PPK dan PPS agar dua pekan sebelum hari H data DPTB disampaikan kepada masyarakat luas," terangnya.

Alirun menegaskan pihaknya terus melakukan identifikasi terhadap pemilih DPK tersebut. Pasalnya, kalau jumlah DPK sangat signifikan maka akan mempengaruhi ketersediaan logistik pemilu.

"Saat ini jumlah DPK belum banyak dan masih bisa diantisipasi dengan surat suara cadangan 2 persen setiap TPS. Acuan pengadaan logistik pemilu seperti kotak suara, surat suara dan lainnya berdasarkan pada jumlah DPT Mubar sebanyak 55.644 orang. Manakala total DPK sudah tinggi dan berakibat pada kekurangan logistik pemilu maka solusinya adalah perbaikan DPT. Perangkat aturannya sudah ada yakni surat edaran KPU RI nomor 227 tentang juknis penyusunan DPK, DPTB dan perbaikan DPT. Jalurnya juga sudah jelas, bahwa untuk melakukan perbaikan DPT KPUD Mubar akan berkoordinasi dengan Bawaslu. Lalu Bawaslu memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan DPT," pungkasnya.

Reporter : La Ode Biku
Editor : Abdul Hakim
INAKER
Berita Sebelumnya Gelapkan Uang Perusahaan 2,2 Miliar, Mieske Ngaku ini
Berita Selanjutnya Dari Niat Tulus Bersedekah, Posko Logistik Syafa'at di Acara Munajat Akbar 212.

Komentar Anda