Portal Indonesia
IKLAN HPN

Potensi Konflik Pemilu 2019 Besar, PPK dan PPS di Mubar Diminta Kerja Profesional 

berita terkini
Ketua KPUD Mubar, Awaludin Usa
ad

MUNA BARAT, (portalindonesia.net) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah  (KPUD) Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara, Awaludin Usa, mengingatkan seluruh  Panitia Pemilihan Kecamatan  (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara  (PPS) di Mubar bekerja secara profesional.

Menurut Awal, sapaan akrab Awaludin Usa itu, PPK dan PPS dalam bekerja harus sesuai aturan yang berlaku. 

"PPK dan PPS jangan coba-coba berpihak pada peserta pemilu. Sebab Pemilu 2019 ini potensi konfliknya sangat besar. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik maka PPK dan PPS harus bekerja profesional dan berintegritas  (netral dan adil)," jelas Awal saat dihubungi via telepon, Senin  (28/1/19). 

Awal menegaskan bila penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa kedapatan memihak pada salah satu peserta pemilu maka akan diberikan sanksi tegas.

"Oknum PPK dan PPS yang ditemukan  memihak pada salah satu kontestan akan diberhentikan sebagai penyelenggara," tandasnya.

Ia mengatakan karena Pemilu 2019 potensi konfliknya besar, maka PPK dan PPS harus piawai mengelola potensi konflik yang ada supaya tak terjadi konflik.

"Manajemen konflik yang dilakukan oleh PPK dan PPS ialah dengan cara bekerja sesuai koridor dan mematuhi kode etik," imbaunya.

Menurutnya, hal lain yang dapat memicu lahirnya konflik adalah data pemilih yang tidak valid. Untuk mencegah hal tersebut pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Tujuan sosialisasi tersebut adalah agar masyarakat yang sudah memenuhi syarat dan belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap  (DPT) segera didaftar sebagai daftar pemilih khusus (DPK). Selain metode itu pihaknya akan turun langsung dilapangan untuk mengecek warga yang belum terdaftar dalam DPT. Kemudian kalau ada warga belum memiliki E-KTP agar disarankan  segera melakukan perekaman. Sebab tanpa E-KTP mereka tak bisa menggunakan hak pilihnya. Sama halnya dengan warga yang pindah memilih supaya dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan  (DPTB)," paparnya.

Dengan cara itu, tambah Awal, penyelenggaraan Pemilu 2019 didaerah ini  tidak menemui masalah, baik itu saat pemungutan suara atau pun sesudah hari H.
 
"Kita menginstruksikan kepada seluruh PPK dan PPS agar menganalisa semua potensi konflik yang ada. Setelah itu dilakukan pemetaan sehingga ketika penyelesaian masalahnya gampang dilakukan. Jika itu berjalan baik maka pelaksanaan Pemilu 2019 di Mubar berjalan baik dan tidak ada pemungutan suara ulang," katanya.

 

Reporter : La Ode Biku
Editor : Abdul Hakim
INAKER
Berita Sebelumnya Ketua Umum PSI Grace Natalie Kunjungi Outlet Pia Khas Malang
Berita Selanjutnya Dari Niat Tulus Bersedekah, Posko Logistik Syafa'at di Acara Munajat Akbar 212.

Komentar Anda