Portal Indonesia
ramadhan

PT BMS Tidak Benarkan Soal Tarif IPL Sebesar Rp 2 Juta Per Bulan

berita terkini
Suasana Sidang Gugatan Class Action Di PN Surabaya Dengan Agenda Pembuktian
222

SURABAYA, (portalindonesia.net) - Sidang Gugatan Class Action yang diajukan 5 orang yang mengatasnamakan penghuni perumahan Wisata Bukit Mas pada PT Binamaju Mitra Sejati (BMS) selaku developer, berlanjut di Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda pembuktian, Rabu (27/2/2019).

Kuasa hukum PT Binamaju Mitra Sejati Wellem Mintarja menerangkan, pihaknya hari ini mengajukan 29 alat bukti pada Mejelis hakim yang pada intinya mematahkan klaim adanya tarif Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) Rp. 2 juta rupiah yang didalilkan penggugat.

"Jadi tidak ada IPL yang nominalnya Rp 2 juta per warga,tapi variatif antara Rp 400 ribu hingga 800," ujar Wellem 

Selain itu, kata Wellem. Alat bukti yang diajukan pihak Pengembang pada persidangan kali ini diantaranya makin memperjelas dan membuktikan bahwa mayoritas dari perumahan warga Perumahan Wisata Bukit Mas tidak keberatan dengan tarif IPL yang telah di sepakati oleh penghuni semenjak menandatangi PPJB, BAST dan TATIB.

"Semuanya sudah jelas diawal penandatanganan PPJB dan dan BAST (Berita Acara Serah Terima) yang merupakan satu kesatuan, bahwa penghuni telah sepakat dengan tarif IPL," terangnya.

Sementara itu, pihak penggugat melalui kuasa hukumnya Adi Cipta Nugraha mengajukan 12 alat bukti yang 9 diantaranya merupakan bukti copy.

"Mana aslinya, ini bukti dari copy ke copy ya," tanya salah satu hakim anggota Syifa'urosidin pada kuasa hukum penggugat sewaktu sidang.

Gugatan Class Action ini berawal dari 5 orang yang mengaku menjadi perwakilan dari 351 penghuni perumahan Wisata Bukit Mas, Lidah Wetan, Surabaya. 

Mereka keberatan dengan adanya kenaikan tarif IPL yang ditentukan oleh pihak developer. Sedangkan untuk jumlah total penghuni perumahan ialah 1.490 orang.

Dari jumlah total penghuni tersebut mayoritas tidak mempermasalahkan kenaikan IPL, mereka sepakat dan telah membayar IPL secara rutin pada pihak pengelola perumahan.

Adapun terhadap penghuni yang menunggak pembayaran IPL, pihak developer telah mengajukan gugatan balik karena dinilai telah ingkar janji dari kesepakatan.

"Setahun mereka tidak membayar (IPL), Kita ajukan gugatan senilai 25 Miliar," ungkap Wellem.

Tarif IPL sendiri menurut Wellem disandarkan pada pasal 89 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, bahwa pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.

“Jadi sudah selayaknya apabila pengelolaan lingkungan belum dikelola oleh pemerintah kota, maka pihak pengembang selaku badan hukum berhak untuk melakukan pengelolaan lingkungan Perumahan,” pungkasnya.

Reporter : Fauzi/Ahmad
Editor : Abdul Hakim
444
Berita Sebelumnya Panel Genset di RSSA Kota Malang Korslet, Pasien Dievakuasi
Berita Selanjutnya SMKN 1 Probolinggo Gelar Bukber, Ajak Insan Pers dan Pegiat Kemasyarakatan

Komentar Anda