Portal Indonesia
ad

Disorot, Biaya Pengurusan PTSL di Desa Banyuasin Kembaran Hingga Rp 600 Ribu

berita terkini
Saat berlangsungya pembagian sertifikat di aula Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano, Purworejo
ad

PORTALINDONESIA.NET, PURWOREJO - Program penerbitan sertifikat tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), saat ini direalisasikan di Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. 

Sayangnya, program yang semestinya bisa dinikmati oleh warga miskin di desa tersebut, pada Senin (4/3/2019) menimbulkan banyak pertanyaan sejumlah kalangan karena dalam pengurusan sertifikat tanah melalui PTSL itu masih ada beban biaya yang harus dikeluarkan hingga mencapai lebih dari seratus lima puluh ribu rupiah untuk bisa memperoleh sertifikat kepemilikan tanah. 

Satu diantara sekian masyarakat desa yang mengikuti PTSL di Desa Banyuasin Kembaran, mengaku telah membayar uang sebesar ratusan ribu untuk satu bidang dalam pengurusan sertifikat tanah tersebut. 

"Saya sudah bayar untuk pengurusan sertifikat tanah. Untuk biaya pengurusan satu bidang tanah sebesar Rp 600.000. Saya mengajukan dua bidang, jadi saya bayar satu juta dua ratus ribu (Rp 1.200.000)," ungkap warga yang namanya enggan dipublikasikan itu.

Sementara menurut warga lainnya menganggap, bahwa biaya penarikan untuk pengurusan sertifikat tanah melalui PTSL di Desa Banyuasin Kembaran terlalu mahal. 

"Saya akui penarikan ini terlalu mahal. Kalau tidak mahal, saya akan lebih dari satu untuk mendaftar program ini," ungkap Kasmudi warga setempat. 

Sedangkan bagi sejumlah warga lainnya yang merupakan pemohon PTSL, mengaku  merasa takut salah jika menentang. Sehingga mereka hanya bisa manut saja dengan apa disampaikan oleh pihak panitia PTSL atau desa. 

Ada juga sebagian pemohon PTSL yang hanya menginginkan dalam pengurusan sertifikat tanah itu tidak ruwet, dan yang terpenting bisa memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang sah seperti yang telah dijanjikan oleh panitia PTSL atau aparat Desa Banyuasin Kembaran yang terlibat dalam pelaksanaan PTSL tersebut. 

Sementara itu, petugas bagian Yuridis dari BPN Purworejo, Doleh Umar Mustafa, menuturkan bahwa pihak BPN dalam pelaksanaan PTSL ini tidak memungut biaya atau tidak menarik uang sepeserpun.

"Buat apa menarik, lawong saya sudah dapat gaji atau honor dari pemerintah" ungkap Umar.

Soal pungutan itu, kata Umar, sama sekali tidak tahu dan tidak ikut campur. "Silahkan konfirmasi ke pihak desa" katanya.

Ketika dikonfirmasi terkait adanya biaya pengurusan sertifikat tanah melalui PTSL yang besaran uangnya hingga mencapai Rp 600.000 per bidang, Sekretaris Desa Banyuasin, Dika menyampaikan, bahwa  penarikan uang sebesar Rp 400.000 - 600.000 adalah atas hasil musyawarah bersama atau mufakat. 

"Uang dalam penarikan digunakan untuk konsumsi buat rapat, fotocopy, beli meterai, patok. Selain itu dari BBN sendiri," ungkapya.

Lebih lanjut, Dika mengatakan bahwa pihaknya berani menarik itu karena sudah melalui musyawarah. "Ksmi berani, karena sudah dimusyawarahkan bersama dan disepakati oleh tokoh masyarakat, RT RW, BPD," beber Dika. 

Informasi dihimpun portalindonesia.net menyebutkan, sejak pertama kali diluncurkan, program sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) langsung mendapat respon positif warga. 

Dan berdasarkan aturan, biaya pengajuan pembuatan sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hanya dikenakan biaya Rp 150 ribu, angka itu pun dikoordinasi pihak desa bukan lembaganya.

Reporter : Fauzi
Editor : Abdul Hakim
ad
Berita Sebelumnya Danramil 0823/11 Besuki Purna Tugas, Dandim Situbondo Pimpin Upacara Pelepasan
Berita Selanjutnya Sekolah Dasar Berkarakter Kebangsaan di Situbondo Gelar Seni Dan Budaya

Komentar Anda