Portal Indonesia
ad

Kasus Korupsi di Pemkab Tasikmalaya, Hakim Minta Hadirkan Wakil Gubernur Jawa Barat

berita terkini
Gedung Pengadilan Tipikor Bandung. (Photo Istimewa)
ad

PORTALINDONESIA.NET. BANDUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya Jawa Barat menjadi topik perbincangan masyarakat setelah terbongkarnya kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan. Padahal Pemkab Tasikmalaya dinilai sebagai salah satu daerah yang bersih dari korupsi. Bagi msayarakat Tasikmalaya berharap, agar kasus korupsi segera diselesiakan agar tidak menghambat roda pemerintahan. 

Lantaran pejabat bawahan Bupati melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dilihat dari kasusnya sungguh sangat memalukan, dana bantuan hibah kegiatan Musabaqoh Qiroatul Kulub Pemkab Tasikmalaya. "kalau yang dikorupsi dana pembangunan atau mega proyek itu wajar - wajar saja karena besar anggarannya. Nah ini dana bantuan hibah yang dikorupsi" kata salah satu warga Galunggung Maman Supratman (54) di Bandung, Rabu (6/3/2019) 

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Bandung Jawa Barat Jl. Martadinata Kota Bandung telah menggelar sidang perkara kasus korupsi pemotongan dana hibah Pemkab Tasikmalaya pada Senin (4/3/2019) terhadap dua orang terdakwa, masing - masing Sekda Pemkab Tasikmalaya Abdul Kodir dan Kepala Bagian Kesra Maman Jamaludin.

Kedua terdakwa pada persidangan memberikan keterangan terkait adanya intruksi Bupati Tasikmalaya kepada mantan Sekda. Dari hasil keterangan terdakwa maka perlu dihadirkan untuk dimintai keterangan keterkaitan intruksi kepada bawahannya. 

Jaksa Penuntun Umum (JPU) mengagendakan pemanggilan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mantan Bupati Tasikmalaya untuk memberikan kesakisiannya pada Senin (11/3/2019) mendatang. Dan sidang akan digelar di Ruang III Pengadilan Tipikor Bandung. 

Majlis Hakim sebelumnya sudah memerintahkan JPU untuk menghadirkan Uu supaya memberikan saksi dalam kasus korupsi pemotongan dana hibah Pemkab Tasikmalaya yang menyeret beberapa anak buahnya saat Uu menjadi Bupati Tasikmalaya.

Penetapan pemanggilan Wagub Jawa Barat Uu, dikuatkan dari keterangan ke Tiga terdakwa dalam persidangan. Ketiga terdakwa sama - sama memberikan keterangan bahwa menerima intrukis dari Bupati Tasikmalaya untuk mencari dana dalam kegiatan Musabaqoh Qiroatul Kutub dan pengadaan hewan kurban.

Sementara itu menurut Hakim Ketua Muhamad Razad membacakan penetapan pada persidangan "menimbang bahwa permohonan terdakwa dan penasehat hukum ke Majlis Hakim untuk dan guna memperlancar jalannya perisidangan. Majlis Hakim memandang perlu untuk menghadirkan Uu Ruzhanul Ulum pada sidang lanjutan perlu didengar keteragan sebagai saksi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 09.00 WIB" Ujar Hakim Ketua.


Ditempat terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Tipikor Bandung Isnan Ferdian, Rabu (6/3/2019), kepada wartawan mengemukakan pihaknya akan melaksanakan perintah Majlis Hakim. " kami akan melaksanakan perintah setelah menerima penetapan dari Majlis Hakim, ini tugas kami untuk menjemput Wakil Gubernur Jawa Barat. Kami diberi waktu oleh Majlis Hakim 1 minggu untuk menghadirkan Uu " kata Isnan.

Menyoal apabila Uu mangkir atas panggilan untuk memberikan kesaksian pada persidangan. Isnan lebih lanjut mengatakan, persoalan ketidak hadiran Uu Ruzhanul Ulum itu merupakan persoalan beliau mau hadir atau tidak. Karena pihaknya hanya menjalankan penetapan Majlis Hakim untuk hadir di persidangan "saya berupaya agar beliau hadir nanti" tagasnya.

"jika beliau tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan hari Senin 11 Maret 2019 mendatang, kami belum bisa melakukan panggilan paksa. Bila itu terjadi maka Majlis Hakim membuat penetapan baru panggilan kembali" ucap Isnan.

Hasil penyelusuran dilapangan menyebutkan, kasus korupsi dana bantuan hibah Pemkab Tasikmalaya bermula pada tahun 2017. Dimana saat itu Pemkab Tasikmalaya mengadakan kegiatan MQK dan pengadaan daging kurban. Sehubungan pemerintah tidak memiliki anggaran, secara lisan bupati memerintahkan bawahannya untuk mencari dana.

Bupati Pemerintah Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum yang sekarang menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat menganggarkan dana hibah untuk 1000 lebih penerima di wilayah Tasikmalaya. Namun pelaksanaan pencairan pada 21 yayasan bermasalah, diduga para panitia terlibat dalam pemotongan dana tersebut sehingga negara dirugikan sebanyak Rp 3,9 milyar. Terkait persoalan ini menyeret sebanyak 9 orang menjadi terdakwa.

Terungkap dari 9 orang terdakwa dalam kasus ini, antara lain Abdul Kodir (Sekda), Maman Jamaludin (Kabag Kesra), Ade Ruswandi (Sekretaris BPKAD), Endin (Kepala Inspektorat), Alam Rahadian dan Eka Ariansah (ASN bagian Kesra), sedangkan tiga terdakwa lainnya dari swasta yaitu Mulyana, Lia Sri Mulyani dan setiawan. Kesembilan terdakwa didakwa pasal 2 dan 3 Undang -Undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu menurut penasehat hukum terdakwa Bambang Lesmana kepada wartawan mengemukakan. Penetapan Majlis Hakim pemanggilan terhadap Uu di persidangan sebagai saksi itu langkah yang sangat baik. Dengan dihadirkannya Uu di persidangan nanti sangat besar kemungkinan bisa menjelaskan rincian dan pokok permasalahan baik mereka apakah tetlibat atau tidak "benang merah ini sudah jelas di perlihatkan, kita menunggu perkembangan pada persidangan pekan depan" pungkas Bambang.

Reporter : Muh. Yadi
Editor : Abdul Hakim
ad
Berita Sebelumnya BKKBN Gelar Sosialisasi, Advokasi dan KIE program KKBPK Bersama Mitra Kerja Tahun 2019 di Jawa Tengah
Berita Selanjutnya Sekolah Dasar Berkarakter Kebangsaan di Situbondo Gelar Seni Dan Budaya

Komentar Anda