Portal Indonesia
ramadhan

Desa Semambung Gelar Musdes Penetapan Sasaran Program Kepada KPM 

berita terkini
Saat Musdes Penetapan Sasaran Program Kepada KPM di Balai Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo 
222

PORTALINDONESIA.NET, SIDOARJO – Dalam rangka proses realisasi program bantuan sosial (Bansos) yang tepat sasaran dan tepat waktu, Pemdes Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (9/3/2019), menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Sasaran Program kepada KPM (keluarga penerima manfaat).

Musdes yang berlangsung di Balai Desa Semambung ini, dihadiri oleh semua elemen desa Semambung, diantaranya jajaran Perangkat Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat. Turut hadir Ahmad Mubarrok, Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Wonoayu dan Anas, petugas Dinas Kesejahteraan Sosial LBK dari Kabupaten Sidoarjo.

Ahmad Mubarrok menjelaskan, beberapa langkah dalam menyikapi tindak lanjut dari Pusat, Provinsi, Daerah, maupun Kecamatan mengenai penetapan bantuan sosial. 

"Pertama didasarkan pada UU no 13 Tahun 2011, tentang penanganan fakir miskin, maka dari itu amanah Pemerintah benar-benar harus dikawal sampai ke bawah. Kedua, sesuai peraturan Pemerintah no 63 Tahun 2013, tentang upaya penanganan kemiskinan yang ada di Pusat, Provinsi, Daerah, Kecamatan, sampai ke Desa. Data harus benar-benar valid sehingga tidak ada permasalahan seperti tahun yang kemarin," jelasnya.

Lebih lanjut Ahmad Mubarrok mengatakan, sesuai Keputusan Menteri Sosial Tahun 2019 terkait verifikasi dan validasi, Kemensos sudah menandatangani MOU bersama Kapolri yaitu dalam menindaklanjuti verifikasi dan validasi data pada tingkat bawah. 

“Adanya aturan-aturan ini memang karena banyaknya temuan-temuan BPK yang mengakibatkan administrasi di desa banyak yang mengalami kerancuhan, misalnya seperti pengarsipan file," tegasnya.

Sementara Anas dari Dinas Kesejahteraan  Kabupaten Sidoarjo, saat musyawarah menambahkan, bahwa dalam memasukkan penerima bantuan ini nanti akan dimasukkan kedalam operator yang berupa suatu aplikasi komputer. 

"Bila mana ada penerima yang saat itu belum terkaver oleh pihak desa, nantinya akan dimasukkan ke dalam Badan Data Terpadu (BDT)," imbuhnya. 

Sedangkan dari pihak Pemdes yang diwakili oleh Sekdes Semambung, Ratna Utami Ningrum mengatakan, aturan tersebut dapat menjadi dasar untuk validasi data sehingga bisa terpantau dengan baik. "memang dengan aturan seperti inilah agar polemik bansos tahun sebelumnya bisa menjadi lebih valid dan terpantau dengan baik," ujarnya singkat.

Reporter : Rizal
Editor : Abdul Hakim
444
Berita Sebelumnya Angka Kecelakaan Kaum Milenial Sangat Tinggi di Kabupaten Sidoarjo
Berita Selanjutnya HIPMI, Kapolres dan Dandim 0820 Probolinggo, Gelar Buka Bersama Anak Yatim

Komentar Anda