Portal Indonesia
ad

Pemkab Ponorogo Gelar Sosialisasi Pemekaran Kecamatan

berita terkini
Sosialisasi Pemekaran Kecamatan Kabupaten Ponorogo di Desa Janti Kecamatan Slahung, Ponorogo, Senin (11/3/2019)
ad

PORTALINDONESIA.NET, PONOROGO - Rencana pemekaran kecamatan terus dimatangkan oleh Pemkab Ponorogo, Jatim. Bertempat di Balai Desa Janti, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Senin (11/3/2019) telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemekaran Kecamatan Kabupaten Ponorogo.

Terlihat hadir dalam Sosialisasi Pemekaran Kecamatan antara lain adalah Sekda Kabupaten Ponorogo DR. Drs. Agus Pramono, MM selaku Ketua Tim didampingi oleh Kabag Pemerintahan, Asisten Pembangunan, Kepala Dinas Dukcapil dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ponorogo.

Juga hadir Camat Slahung, Balong, Jambon dan Kapolsek Slahung AKP Paidi serta Danramil Slahung. Selain itu hadir pula Kasi Tapem Kecamatan Slahung, para Kades beserta BPD dari Kecamatan Slahung, Balong dan Jambon.

Informasi dari Sekdakab Ponorogo, DR. Drs. Agus Pramono, MM untuk Kecamatan Pemekaran terdiri dari 14 desa meliputi wilayah Slahung (7 desa), Balong (6 desa), Jambon (1 desa). "Sedangkan penamaan Kecamatan akan disesuaikan dengan lokasi yang ada di pusat pemerintahan Kecamatan, yaitu Kecamatan Janti," papar DR. Drs. Agus Pramono, MM.

Sedangkan untuk lokasi sesuai dengan yang disepakati dalam Berita Acara yang ditandatangani seluruh Kades, BPD dan Pemkab Ponorogo, lokasi Kecamatan Janti berada di Dukuh Krajan, Desa Janti, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.

Pemerintah Desa Janti menyiapkan lahan seluas kurang lebih 4.000 M2 dan sebagian di waqafkan untuk pembangun masjid kecamatan. "Untuk harga akan disesuaikan apresial pihak ketiga dan hasil rekomendasi NJOP wilayah tersebut," tambahnya. 

Terkait kelengkapan admisitratif surat berharga atau sertifikat tanah untuk pembaruan data wilayah tidak dikenakan biaya atau gratis apabila sesuai data pemilik dan tidak dilakukan dalam transaksi jual beli. "Sedangkan administrasi Kependudukan seperti KTP dan KK akan didata ulang dan untuk pembaruan tidak dikenakan biaya atau gratis jika sudah terbit kode area atau wilayah," tandasnya. 

Lebih lanjut dia memaparkan, untuk STNK dan BPKB akan dilakukan pembaruan data  setelah masa berlaku Nomor Kepolisian atau Nopol 5 tahunan habis dan untuk biaya sesuai dengan Peraturan yang sudah ada. "Untuk Perkantoran Kecamatan akan dibangun dalam satu area yang berdekatan meliputi kantor Kecamatan, Polsek, Koramil, Puskesmas dan kantor atau UPT administratif diharapkan agar memudahkan warga dalam mengurus keperluan surat-surat," tambahnya. (ADV)

Reporter : Muh Nurcholis
Editor : Abdul Hakim
ad
Berita Sebelumnya Warga dan Nasabah Pertanyakan Bendera Merah Putih Sobek dan Lusuh Didepan Kantor BNI Cabang Besuki
Berita Selanjutnya Personil Gabungan Ikuti Apel Kesiapan Pengamanan Situbondo Bersholawat Untuk Indonesia 

Komentar Anda