Portal Indonesia
ad

Dewan Pers: Wartawan Berperan Aktif Dalam Memerangi Berita Hoaks

berita terkini
Gedung Dewan Pers. (photo. istimewa)
ad

PORTALINDONESIA.NET, BANDUNG - Maraknya berita hoaks di media sosial ini dipengaruhi akibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan pada media massa. Ditambah dewasa ini masyarakat sulit membedakan mana media yang sesungguhnya atau yang hanya sebuah media dibuat oleh oknum untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Wakil Ketua Bidang Hukum Dewan Pers Jimmy Silalahi dalam acara Wrokshop Liputan Pemilu 2019 di Hotel Tarakan Plaza Kota Tarakan yang di kutip Antara mengemukakan. Semakin maraknya berita hoaks menjelang Pemilu 2019 maka Dewan Pers mengajak wartawan berperan memerangi berita hoaks dengan mensosialisasikan melalui pemberitaan pada perusahaan medianya masing - masing baik media cetak, elektronik dan media online.

Berita hoaks bisa merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, hal itu berdampak luas menyebabkan saling membenci antar sesama dan dapat merenggangkan persaudaraan. Kata Jimmy wartawan perlu menempatkan diri pada posisi yang memegang kunci agar penyebaran berita hoaks tidak terjadi di media sosial.

Selain itu wartawan tidak ikut - ikutan memuat dan menyebarkan berita tanpa mengetahui asal usulnya atau sumber yang bertanggung jawab. " kami berharap kepada wartawan dalam menayangkan atau meberitakan seputar Pemilu yang berkualitas dan berimbang" ungkap Jimmy.

Jimmy menambahkan, maraknya berita hoaks di media sosial akibat dari kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan media soial. Condong pada tidak netralnya pemilik media massa atau wartawan dalam menyiarkan atau memberitakan suatu masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat.

Hal ini menurut Jimmy jika wartawan berperan aktif memberantas berita hoaks maka dapat mengurangi ujaran kebencian  dan kesalah pahaman yang telah terjadi akibat informasi yang menyesatkan " kita harus pahami betul, dan wartawan harus dapat memerangi berita hoaks agar pemilu berjalan aman dan damai" pungkasnya.

Sementara itu menurut salah seorang mantan wartawan media cetak di era tahun 90 an. Sofyan Hadinata (62) Rabu (12/3/2019) di tempat kediamannya Jl. Raya Kamojang - Garut  No. 68 Kabupaten Bandung kepada Portalindonesia.net mengatakan. Wartawan harus bersifat netral dan harus menjaga teguh independensi itu sendiri. Idialisme seorang wartawan sangat dibutuhkan, lepasanya idialisme maka mengakibatkan lepas pula kendali.

Seorang wartawan bukan saja mematuhi kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan Dewan Pers sehingga benar - benar profesional. Proses panjang penetapan Kode Etik Jurnalistik. Membentuk Kode Etik Jurnalistik tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Hal ini bagi wartawan dapat menjunjung tinggi Kode Etik Juranlistik.

Menurut Sofyan Hadinata Kode Etik Jurnalistik merupakan himpunanan Etika Profesi Kewartawanan. Misalnya Undang - Undang No 40 Tahun 1999 juga harus berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik. Yang patut dipahami oleh wartawan kata Sofyan, sejarah perkembangan Kode Etik Jurnalistik tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perkembangan pers di Indonesia.

"apapun organisasi wartawan tetap harus patuh terhadap Kode Etik Jurnalistik. Lahir dan ditetapkan-nya Kode Etik Jurnalistik melalui proses panjang sejak tahun 1945 berbarengan dengan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Akan tetapi tahun 1945 belum terpikirkan soal peraturan Kode Etik Jurnalistik. Maka pada tahun 1946 dibebtuklah organisasi wartawan dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Solo " ungkapnya.

Perkembangan pers dan Kode Etik Jurnalistik tidak bisa dipisahkan, sejak itulah merumus Kode Etik Jurnalistik dengan maksud agar wartawan dalam menjalankan tugas nya profesional, dan memiliki ketentuan hukum. 

"pada tahun 1966 baru dibuat UU No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pers oleh Presiden Ir. Soekarno kemudian ditandatangani atau di dahkan pada tanggal 12 Desember 1966 lalu tahun 1968 Dewan Pers dibentuk berfungsi mendampingi pemerintah berdasarkan Undang - Undang No. 11 Tahun 1966. Sa'at itu ketua Dewan Pers.

"pada tahun 1966 baru dibuat UU No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pers oleh Presiden Ir. Soekarno kemudian ditandatangani atau disahkan pada tanggal 12 Desember 1966 lalu tahun 1968 Dewan Pers dibentuk berfungsi mendampingi pemerintah berdasarkan Undang - Undang No. 11 Tahun 1966. Saat itu ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan Republik Indonesia Amir Syarifuddin, wah kalau diceritakan panjang sekali" katanya.

Reporter : Muh. Yadi
Editor : Abdul Hakim
ad
Berita Sebelumnya Ngebut Nyalip, Mobil Bermuatan Kursi Terpelanting ke Pagar Pekarangan Warga
Berita Selanjutnya Personil Gabungan Ikuti Apel Kesiapan Pengamanan Situbondo Bersholawat Untuk Indonesia 

Komentar Anda