Portal Indonesia
lowongan beriklan

Seorang Napi Sukamiskin Mantan Panitera Minta Keadilan

berita terkini
Rohadi
222

PORTALINDONESIA.NET, INDRAMAYU - Merasa tidak mendapat keadilan atas hukuman yang diterimanya, mantan seorang Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi beberapa waktu lalu melayangkan surat ke Presiden RI Joko Widodo untuk minta keadilan. 

Selain melayangkan surat ke Presiden, putra terbaik Desa Mundakjaya kecamatan Cikedung Indramayu yang mata hatinya tidak patah arang itu, juga terus menyuarakan rasa ketidakadilan yang diterimanya dengan cara melakukan ajakan kepada rekan media agar dapat memberikan masukan atas putusan hukuman yang menurutnya putusan tersebut tidak adil. 

Pengiriman surat Rohadi kepada Presiden RI yang minta keadilan tersebut mencuat disejumlah media, diantaranya berita Rohadi disebuah media cetak terkenal di Kota Cirebon. Dalam media cetak tersebut memuat berita tentang "Rohadi Ungkap ketidakadilan, kirim surat Ke Jokowi". 

Setelah membaca berita di media cetak tersebut, berbagai kalangan baik LSM maupun dari praktisi hukum di Indramayu pada Kamis (21/3/2019) kembali menyuarakan Rohadi yang dinilai tidak mendapatkan keadilan. 

Di antaranya ditunjukan oleh Dartim Fikri (54) aktivis LSM Peduli Aspirasi Rakyat. Ia mengatakan sangat setuju atas langkah Rohadi yang berkicau di sejumlah awak media karena merasa tidak mendapatkan ketidakadilan. 

"Sebab, kalau saja hukum itu tidak pandang bulu akan lebih baik memberikan rasa nyaman bagi masyarakat kecil, dan kepastian hukum. Sekarang Rohadi masih mendekam di lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas 1 Sukamiskin Bandung. Mungkin disaat kunjungan besok, Rohadi akan bercerita banyak kepada rekan Media. Makanya berita tentang Rohadi selalu bermunculan. Memang kalau saya pelajari Rohadi itu hanya Panitera dalam sebuah kasus hukum dan tidak mungkin seorang Panitera menjatuhkan vonis hukuman, tentunya seorang Hakim," beber Dartim Fikri. 

Sementara itu Praktisi Hukum dari kecamatan Juntinyuat, Lukman, setelah membaca berita di media cetak pada edisi Kamis, juga berkomentar. Menurutnya, apa yang dialami oleh Rohadi rasanya tidak ada celah untuk melakukan perlawanan hukum. Sebab Rohadi kena OTT (operasi tangkap tangan) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat menerima suap kasus Syaiful Jamil. 

"Namun disini kita juga harus melihat siapa Rohadi, sebenarnya apakah ia punya jabatan penentu atau panitera pencatat praduga?. Kami sangat yakin Presiden RI akan merespon dan memberikan jawaban atas kepincangan hukum, apalagi sejumlah rekan media turut mengawal perjalanan surat itu," katanya. 

Reporter : MT. Jahol
Editor : Abdul Hakim
444
Berita Sebelumnya 1000 Ibu Nyai di Probolinggo Deklarasikan Dukung Jokowi -Makruf Amin
Berita Selanjutnya PPK Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Kecamatan Asembagus

Komentar Anda