Portal Indonesia
Idul adha

Dinilai Melebihi Kewenangan dan Over Sebut OTT, Tim Advokasi PKS Jateng Siap Laporkan Bawaslu Purworejo ke DKPP

berita terkini
Koordinator  Tim Advokasi PKS Jateng, Amir Darmanto SH MH.
ramadhan

PORTALINDONESIA.NET, PURWOREJO - Beredarnya berita Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas dugaan money politik terhadap caleg DPRD Kabupaten berinisial GR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil VI Kabupaten Purworejo, dibantah keras oleh Tim Advokasi PKS Jawa Tengah. 

Tim Advokasi PKS Jawa Tengah menganggap Bawaslu Kabupaten Purworejo sudah melampaui kewenanganya terkait permasalahan caleg PKS di Dapil VI Kabupaten Purworejo. 

"Menurut saya ini tidak sesuai dengan apa yang tuduhkan atau dilakukan terhadap caleg kami. Sehingga sangat merugikan bagi caleg kami. Apalagi dugaan money politik itu TKP nya di rumah caleg itu sendiri. TKP nya itu kan di rumah, sedangkan rumah yang kita pahami secara hukum itu merupakan privat. Dan sebenarnya kejadian saat itu, caleg GR sedang tidur di kamar dan istrinya menemui tamu dan lain-lain di rumahnya sendiri untuk melakukan koordinasi termasuk memberikan uang untuk para saksi yang menjadi saksinya di TPS TPS dan uang operasional untuk tim relawan atau tim suksesnya. Jadi dugaan money politik itu, bagi kami sangat jauh," beber Koordinator Tim Advokasi PKS Jawa Tengah, Amir Darmanto SH MH (49), saat ditemui portalindonesia.net, Senin 23/4/2019) malam. 

Menurut Amir, Bawaslu Kabupaten Purworejo dinilai telah melakukan diluar kewenangannya dan terlalu over dalam menangani permasalahan caleg PKS di Kabupaten Purworejo Dapil VI. 

"Bagi kami terlalu over. Apalagi sudah mengatakan macam macam di media massa, diantaranya OTT. Apa sih artinya OTT..?. Ia (caleg GR) tidak melakukan money politik. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada money politik di rumah. Bagi kami sangat prematur apa yang dituduhkan itu," tandasnya. 

Sebagai tim advokasi PKS Jawa Tengah, Amir mengaku, pihaknya akan terus melakukan pendampingan hukum dan bukan melawan, tetapi untuk mengingatkan Bawaslu Kabupaten Purworejo. 

"Nanti kita akan melakukan pembelaan termasuk kalau nanti dipertemukan oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo. Kami saat ini telah turun ke lapangan dan akan melaporkan Bawaslu Kabupaten Purworejo ke DKPP, agar mereka juga tahu. Jadi jangan terlalu over sebagai petugas penyelenggara pemilu apalagi pengawasan mereka harus netral dan profesional. Akan menjadi luar biasa jika ini ada indikasi pesanan pesanan," ungkap Amir.

Lanjut Amir, "harapan kami, persoalan ini segera diselesaikan karena menurut saya tidak ada unsurnya. Unsur dugaan money politik itu sangat jauh, sehingga pemanggilan saksi saksi yang ada di daftar yang diduga money politik itu tidak terbukti. Semua caleg itu punya target suara yang direncanakan sudah lama, termasuk nama-nama yang tercantum. Itu untuk memprediksi apakah capaian-capaian mereka sesuai harapan untuk bisa menjadi Anggota Dewan," pungkasnya

Reporter : Fauzi
Editor : Abdul Hakim
444
Berita Sebelumnya Pra Musda, IPJT Gelar Rapat Persiapan di Kendal
Berita Selanjutnya Kenang Jasa Para Pahlawan, Warga Sumber Katimoho Nobar G30S/PKI 

Komentar Anda