Portal Indonesia
Habibie

Kuasa Hukum GR, Dr. H. Teguh Purnomo SH, MH,MKn Sesalkan Bawaslu Purworejo 

berita terkini
Dr. H. Teguh Purnomo SH., MH., MKn.
ramadhan

PORTALINDONESIA NET, PURWOREJO - Pengacara Dr. H.Teguh Purnomo, SH., MH., MKn, menyesalkan dengan dugaan pernyataan dan perbuatan Bawaslu Kabupaten Purworejo terhadap kliennya yang berinisial GR caleg DPRD Kabupaten dari PKS Dapil VI Kabupaten Purworejo. 

"Terkait pemberitaan bahwa Bawaslu Kabupaten melakukan tangkap tangan, saya kira perlu disesalkan," ungkap Teguh kepada awak media, Selasa (30/4/2919) malam. 

Menurut Teguh, bukan soal OTT tersebut dianggap sukses atau berhasil, tapi yang dilihat justru SOP temen temen Bawaslu, Polri dan lainya itu ada dugaan abuse of power. Jadi proses yang bersangkutan masuk ke rumah tanpa permisi, masuk ke dalam area privat rumah tanpa permisi dan melakukan pengambilan sejumlah barang tanpa dilengkapi dengan surat penyitaan atau pengambilan yang menurut mereka barang berupa uang dan catatan adalah barang bukti (BB). Kemudian melakukan rilis apapun namanya dan selanjutnya dimuat disejumlah media, lalu menganggap mereka berhasil melakukan OTT.

Baca Juga: Dinilai Melebihi Kewenangan dan Over Sebut OTT, Tim Advokasi PKS Jateng Siap Laporkan Bawaslu Purworejo ke DKPP

"Padahal yang dilakukan mereka justru kita melihat ada tiga perbuatan melawan hukum yang nantinya bisa dipermasalahkan atau diproses lebih lanjut. Pertama, mereka yang memasuki pekarangan rumah tanpa ijin padahal didalamnya ada orang. Tentunya ini sebuah permasalahan. Kedua, mengambil barang diarea privat, bukan di area umum atau area publik ini juga kalau tidak diketahui oleh pemilik bisa disebut sebagai pencurian. Tapi jika diketahui pemiliknya tapi prosedur bakunya tidak dilakukan ini juga bisa menurut KUHP disebut sebagai penggelapan. Ketiga, dugaan pelanggaran hukumnya adalah mereka tergesa-gesa melakukan publik rilis yaitu dimuat disejumlah media. Selain itu diduga mereka bisa melanggar UU baik hukum pidana, juga melanggar UU IT karena secara tidak pas menginformasikan kepada publik hal yang tidak benar dilakukan," beber Teguh. 

Lanjut Teguh, terkait hal itu, pertama yang bersangkutan diharap untuk minta maaf secara pribadi kepada klien kami dan keluarganya. 

"Nah, terkait hal itu kami mengharap dalam waktu 3 x 24 jam terhitung sejak Rabu (1/4/2019) mereka untuk minta maaf secara pribadi kepada klien kami dan keluarga atas tindakan yang telah mereka lakukan terhadap klien dan keluarga," tandasnya. 

Kedua, kata Teguh, berharap yang bersangkutan selain minta maaf kepada klien dan keluarganya, juga harus dipublis sebagaimana mereka kemarin mempublis pemberitaan itu. 

Ketiga, terkait dengan uang atau barang yang disita versi mereka itu harus dikembalikan. 

"Karena kalau penyitaan menurut hukum ini harus ada berita acara penyitaan dan orang yang datang untuk melakukan penyitaan dalam menangani sebuah perkara, surat tugasnya juga harus jelas. Tapi yg diketahui dari hasil investigasi awal saya selaku kuasa hukumnya, itu tidak ada. Sehingga yang dilakukan mereka selain melakukan pelanggaran hukum, tindakan mereka juga cacat hukum. Sehingga apapapun yang nanti dihasilkan saya kira tidak akan syah justru akan menjadi masalah baru," ungkap Teguh.  

Teguh mengatakan, kalaupun dalam waktu tiga hari yang bersangkutan atau teman temannya yang kemarin datang ke rumah GR beserta institusinya tidak melakukan seperti yang disampaikan saat ini, pihaknya akan melakukan tindakan hukum. 

"Pertama, kami akan melaporkan tindakan pidana terduga ini ke Polres Purworejo, baik dasarnya KUHP maupun UU IT. Selanjutnya kami akan menyampaikan ke institusi atasan mereka, baik di Bawaslu Jateng, maupun Bawaslu RI," tegas Teguh. 

Ketiga, apa yang dilakukan mereka juga tidak lepas dari dugaan penyalahgunaan atau pelanggaran etika. "Tentunya tidak akan menutup kemungkinan kami akan membawa ini ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP)," ujar Teguh. 

Teguh mengganggap cacat tentang proses pemeriksaan yang memanggil GR dan istrinya, "Saya kira proses pemerikaan kemarin itu kami anggap cacat. Kalaupun klien saya tidak datang terus istrinya dipanggil tidak datang, saya kira wajar - wajar saja" ungkap Teguh. 

Kalau mereka akan menggunakan upaya paksa, ya silahkan. Yang penting ada dasar hukum dan prosedurnya. Dan kalau misal mereka akan diperiksa atau diklarifikasi tentunya pra syarat mereka tentunya harus didampingi kuasa hukum karena mereka telah menunjuk kuasa hukum.

"Melihat undangan klarifikasi sudah tiga kali kenapa klien kami tidak datang bukan karena ingin melecehkan hukum, tapi justru ingin menjunjung supremasi hukum bahwa apa yang dilakukan Bawaslu beserta jajaranya yang datang tanpa prosedur itu tidak pas tidak benar. Sehingga jika klien kami tidak datang maka kami anggap sesuatu yang pantas," katanya. 

Masih menurut Teguh, sebenarnya dana terkait dengan tim pemenangan yakni biaya operasional untuk mereka yang akan ditugaskan menjadi saksi maupun tim tim yang bekerja dibawah. Dan kalau dari perspektif UU No 7 th 2017, Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran dan lain - lain, ini sebenarnya apa yang namanya money politik ada pra syarat khusus. Adalah diberikan kepada pihak eksternal artinya bukan masuk tim kampanye atau saksi, yang memang ditugaskan, tujuanya adalah untuk mempengaruhi untuk memilih atau tidak memilih calon ter tentu. 

"La yang terjadi disini kan belum jelas itu uang apa, tempatnya bukan di area publik tapi di area privat didalam ruang kedua rumah ini. Trus tidak ada orang luar saat menerima atau diberi uang itu. Sementara Bawaslu melihat uang itu diduga akan digunakan sebagai serangan fajar, atau money politik. Kecuali kalau misalnya klien kami memberikan uang itu di area publik, dengan pesan melalui selebaran, atau stiker untuk memilih yang bersangkutan trus yang bersangkutan itu adalah seorang pemilih, ini baru dinamakan OTT. Tapi itu pun masih diuji apakah masuk dalam unsur money politik atau tidak. Apalagi yang terjadi sebenarnya di rumah ini adalah uang yang dipersiapkan untuk tim kampanye maupun untuk saksi yang ditugaskan dan semua bukan uang klien kami, tapi ada dari DPD atau titipan dari calon lain yang memang peruntukanya untuk uang saksi, bukan uang untuk mempengaruhi pemilih," papar Teguh. 

Teguh mengatakan, semua permasalahan terkait dengan proses nanti akan mendampingi kliennya. "Mungkin ada klarifikasi pemeriksaan dimanapun instansinya itu, beliau ingin didampingi," tutur Teguh. 

Meski komunikasi belum terjadi, namun Teguh kembali berharap ada permintaan maaf dari yang bersangkutan, memberitakan kembali, dan mengembalikan BB. Misalnya itu tidak, maka proses hukum akan dijalankan. 

"Saya berharap Bawaslu yang proaktif, karena Bawaslu yang memulai terlebih dahulu. Tapi kalau mereka tidak proaktif memyelesaikan masalah ini, saya kira ayo kita sama sama uji, diinstitusi resmi baik di Kepolisian, terkait dengan KUHP dan UU IT, maupun di DKPP, juga atasan mereka yakni Bawaslu propinsi ataupun Bawaslu RI tentang bagaimana SOP atau prosesdur yang benar apakah teman teman disini sudah melakukan prosedur yang benar," katanya. 

Ketika dihubungi lewat telepon selularnya, Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo, Nur Kholiq mengaku, tidak pernah mengatakan itu OTT. 

"Seingat saya tidak pernah mengatakan itu OTT dan saya lihat di video juga tidak ada saya mengatakan OTT. 

Kholiq mengatakan, dalam KUHAP atau dalam penanganan pidana Pemilu tidak ada terminologi yang ada bahwa temuan dugaan atau pelanggaran. Kalau diuraikan bahwa pada hari ini pihaknya melakukan patroli kemudian menemukan itu, kemudian melakukan penanganan begitu. 

"Respon kami sebagai kelembagaan menyampaikan bahwa tindakan yang kami lakukan itu sudah sesuai atau ketentuan yang ada. Kalau memang disikapi seperti itu kami menghormati proses itu," pungkasnya.

Reporter : Fauzi
Editor : Abdul Hakim
ad
Berita Sebelumnya 550 Anggota Kodim 0708 Purworejo Ikuti Tes Garjas Periodik I Tahun 2019 
Berita Selanjutnya Kepala SMK NU Tenggarang Rebut Juara II LKTI Nasional di Semarang

Komentar Anda