Portal Indonesia
Habibie

Belum Digaji, PPK dan PPS Bondowoso Datangi KPU 

berita terkini
Anggota PPS dan PPK se Bondowoso mendatangi kantor KPU untuk meminta kejelasan terkait gaji mereka yang belum cair.
ramadhan

PORTALINDONESIA.NET, BONDOWOSO - Puluhan penyelenggara Pemilu 2019 di Bondowoso ngelurug ke kantor KPU wilayah setempat, Senin (13/5/19) pagi. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan tentang belum cairnya honor dan biaya operasional PPK dan PPS pada bulan Januari hingga April 2019.

Abduh Effendi, Ketua PPK Tegalampel yang sekaligus merupakan Koordinator Aksi, pada awak media menerangkan, hak penyelenggara yang masih belum cair sebenarnya bervariasi antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain. Ada kecamatan yang belum cair empat bulan, namun ada juga yang dua bulan. 
Ditambahkannya, bahwa belum cairnya honor dan biaya operasional ini, membuat sejumlah penyelenggara Pemilu, khususnya PPK di masing-masing wilayah  mengeluarkan dana talangan untuk mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Ada yang dari Januari hingga April. Ada yang dari Maret sampai April. Maret gaji sama operasional. Sedangkan April itu, gaji saja. Bahkan ada teman-teman penyelenggara itu ada dari Januari hingga April, kalau tidak salah itu gaji,” terangnya usai aksi.  

Terkait dengan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) dari masing-masing PPK yang disebut menjadi salah satu kendala anggaran belum bisa dicairkan, kata Abduh, pihaknya sejak awal telah berkoordinasi dengan KPU tentang SPJ. Namun demikian, pihak KPU justru menerangkan akan melaksanakan Bimtek. Ini dinilainya lucu, karena pihaknya telah meminta dilakukan Bimtek untuk perampungan itu sejak awal Pemilu. 

“Kalau memang Bimtek jadi inisiatif dari KPU mestinya diagendakan. Mestinya tidak molor kegiatan Bimtek itu,” tegasnya. 

Ia pun mengaku bahwa akan melakukan langkah-langkah bagaimana koordinasi dengan baik kepada pihak-pihak terkait. Karena, dinilainya menjadi hal yang wajar PPK dan PPS mempertanyakan anggaran ini yang sebenanya sudah menjadi hak penyelenggaran setelah menyelesaikan tugasnya. 

“Jika tidak ada respon, kami akan gerakkan lagi kawan-kawan penyelenggara semua kalau bisa. Karena kepentingan ini bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan semua penyelenggara. Rekan di tingkat Provinsi itu saya kira sudah selesai. Kenapa anggaran sampai hari ini belum terselesaikan, kan begitu. Sedangkan di Kabupaten lain lancar-lancar saja,” tutup Abduh. 

Sementara itu, Hairul Anam, Ketua Komisioner KPU yang turut menemui massa, mengatakan, kendala untuk proses penyelesaian SPJ dari PPK dan PPS menjadi salah satu penyebab molornya pencairan honor ini. Karenanya, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi antara sekertariatan KPU dan PPK se-Kabupaten Bondowoso untuk membahas kendala lebih tekhnis lagi.

“Kita juga minta pada teman-teman PPK kerjasamanya untuk bagaimana bisa menyelesaikan, syukur-syukur dalam minggu depan ini sudah ada kabar baik untuk temen-temen PPK kaitannya dengan tadi tentang honornya itu,” pungkasnya.

Reporter : Eko Setia Budi
Editor : Abdul Hakim
ad
Berita Sebelumnya Merasa Diperlakukan Tidak Adil, Mantan Kades Ketangi Mogok Makan di Rutan Purworejo
Berita Selanjutnya Kepala SMK NU Tenggarang Rebut Juara II LKTI Nasional di Semarang

Komentar Anda