Portal Indonesia
Habibie

SKCK Caleg PDIP Dapil 6 Purworejo Disoal LSM GMBI

berita terkini
LSM GMBI cabang kabupten Purworejo menunjukan surat kuasa.
ramadhan

PORTALINDONESIA.NET, PURWOREJO - Keabsahan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) salah satu Caleg dari PDIP dari Dapil VI (Kecamatan Loano, Bener dan Gebang) Kabupaten Purworejo, disoal oleh LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia). 

Juru bicara (Jubir) dari LSM GMBI cabang kabupaten Purworejo mengatakan, pihaknya pada tanggal 7 Mei 2019, telah melakukan rilis pers. 

Dalam rilis pers tersebut, LSM GMBI telah menerima pengaduan dari Siti Nur Rofiqoh, salah satu caleg DPRD Kabupaten Purworejo dari Fraksi PDIP Dapil 6.

Selanjutnya, kata Makmun, Siti Nur Rofiqoh memberikan surat kuasa kepada LSM GMBI untuk menindak lanjuti persoalan tersebut.

"Surat kuasa ini dalam konteks untuk penggunaan hak konstitusional yang bersangkutan, utamanya menyangkut posisi yang bersangkutan sebagai caleg," ungkap Makmun, Selasa (28/5/2019). 

Lebih lanjut Makmun mengatakan, menurut informasi masyarakat yang diterima oleh pemberi kuasa, diduga salah satu caleg dari PDIP yang berinisial TS tidak memenuhi syarat dalam hal administrasi yang disyaratkan untuk menjadi Caleg, termasuk nantinya untuk diakomodasi dalam jam penetapan oleh KPU untuk dilantik.

"Berdasarkan jejak hasil investigasi kami yang digugat adalah TS mengingat atau menurut data yang kami peroleh terutama data faktual karena data tertulis berupa keputusan pengadilan belum ditangan kami," ungkap Makmun. 

Makmun juga berujar, informasi yang berhasil dihimpun berdasarkan fakta di lapangan, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum dalam kontek pidana. "Sementara dalam pencalegan ada syarat syarat formil yang harus dipenuhi, diantaranya Caleg yang pernah dihukum harus mempublikasikan atau menyiarkan melalui media massa sesuai apa yang telah diatur oleh KPU Kabupaten Purworejo. Kemudian harus mencantumkan dalam daftar riwayat hidup berkas pencalegan.

"Sehingga menurut kami, manakala yang bersangkutan nanti ditetapkan sebagai caleg tentu jelas merugikan pihak yang mengadukan atau yang memberi kuasa hukum ke LSM GMBI," imbuhnya. 

Di tempat terpisah, salah satu caleg di Kabupaten Purworejo, Akhmad Fauzi mengatakan, persyaratan SKCK harus memuat data yang sebenar-benarnya baik status hukum yang sedang atau yang pernah dilakukan oleh yang bersangkutan. "Sebagai contohnya saat saya mengajukan SKCK. Pada waktu itu dari Polres menanyakan, apakah kasus-kasus dari Polres sudah selesai apa belum. Selain itu, juga diminya untuk menunjukkan bukti bahwa kasus itu sudah selesai serta bukti pernah dipenjara," ungkap Fauzi.

Fauzi menambahkan, kemudian semua penyelesaian kasus disertai bukti-bukti itu ditunjukkan kepada Polres. "Setelah semua bukti itu ditunjukkan atau keluarkan,. barulah SKCK saya bisa keluar. Kalau saya tidak bisa memenuhi syarat itu, maka SKCK saya tidak akan terbit," ungkap Fauzi.

Ketika TS dikonfirmasi oleh Portal Indonesia net di rumahnya, Ia menyampaikan bahwa semuanya, baik tes kejiwaan dan lain-lain sudah memenuhi syarat dan sesuai prosedur dengan dibuktikan verifikasi dari KPU terpenuhi.

"Kalau memang mau diverifikasi lagi soal keabsahan saya, sialahkan" ungkap TS

Ketika disinggung terkait apakah  pernah tersandung hukum, TS mengakui bahwa pernah di sidang dalam pengadilan dan divonis hukuman selama 4 bulan dalam kasus pencurian. "Tapi pada kasus itu, sebenarnya bukan kasus pencurian murni," katanya.

Reporter : Fauzi
Editor : Abdul Hakim
444
Berita Sebelumnya Polres Situbondo Musnahkan Ribuan Botol Miras Hasil Operasi Pekat Semeru 2019
Berita Selanjutnya Kodam XVIII/Kasuari Gelar Sarasehan Bintaltrajuang

Komentar Anda