Portal Indonesia
Iklan mubar

Pemkab Mubar Klarifikasi Tudingan Pemkab Muna Soal DAU Rp 95 Milyar 

berita terkini
Kabag Humas Pemda Mubar, Ali Abdin
ramadhan

PORTALINDONESIA.NET, MUNA BARAT - Pemerintah Kabupaten Muna Barat  (Mubar), Sulawesi Tenggara menjawab tudingan Bupati Muna, Rusman Emba terkait Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 95 milyar.

Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkab Mubar, Ali Abdin, mengatakan klaim Bupati Muna, Rusman Emba perihal pengembalian DAU sebanyak Rp 95 milyar dari Pemkab Mubar ke Pemkab Muna tidak relevan. Pasalnya, penetapan jumlah DAU terhadap Mubar merupakan kebijakan Pemerintah Pusat.

"Rasanya tidak tepat kalau Pemkab Mubar diminta mengembalikan DAU Rp 95 milyar kepada Pemkab Muna  (Kabupaten Induk). Sebab penetapan besaran DAU untuk Mubar dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Kalau Pemkab Muna menyoal agar sebagian DAU Mubar dikembalikan ke Pemkab Muna, silahkan disampaikan kepada Pemerintah Pusat," jelas Abdin saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (11/06/19). 

Menurut Abdin penetapan DAU bagi sebuah daerah sudah ada aturannya dan melalui mekanisme. "Misalnya melihat luas wilayah, jumlah penduduk dan kriteria lainnya. Seperti itu. Jadi langkah yang tepat adalah klaim Pemda Muna itu diajukan kepada Pemerintah Pusat. Selain itu, sebelum pindah di Kabupaten Mubar, ribuan ASN ini diberikan opsi untuk memilih pindah atau tidak. Dari dua opsi tersebut, jumlah pegawai yang memilih pindah di Mubar hanya 1.300 orang. Begitu kronologisnya, sehingga pegawai yang pindah dari Kabupaten Muna ke Kabupaten Mubar pada tahun 2014 lalu, totalnya 1. 300 orang," urainya. 

Untuk diketahui, klaim Pemda Muna yang meminta Pemda Mubar mengembalikan DAU senilai Rp 95 milyar untuk biaya gaji pegawai. 

Dilansir dari lenterasultra.com pada medio 10 Juni 2019,  Bupati Muna, Rusman Emba  menyebutkan DAU Mubar yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak Rp 217 milyar. Dana tersebut akan digunakan untuk membayar gaji pegawai sejumlah 3.000 orang. 

Namun faktanya jumlah pegawai Pemkab Muna yang pindah ke Kabupaten Mubar hanya 1.300 orang. Akibatnya gaji 1.700 pegawai yang batal pindah di Mubar ditanggulangi oleh Pemkab Muna. Atas dasar itu Bupati Muna, Rusman Emba mengklaim agar DAU Mubar sebanyak Rp 95 milyar dikembalikan kepada Pemkab Muna, karena selama ini gaji 1.700 pegawai yang tidak pindah ke Mubar dibayar oleh Pemkab Muna.

Sekedar informasi, sebelum terjadi pemekaran kabupaten pada tahun 2014, Muna Barat adalah daerah yang masuk wilayah Kabupaten Muna. Setelah terjadi pemekaran (2014), Muna Barat menjadi sebuah kabupaten dengan nama Kabupaten Muna Barat atau disingkat Kabupaten Mubar. Bersamaan dengan pemekaran tersebut, sebagian pegawai dari Kabupaten Muna pindah di Kabupaten Mubar.

Reporter : La Ode Biku
Editor : Abdul Hakim
444
Berita Sebelumnya Polres Situbondo Amankan Sembilan Remaja sedang “ Ngelem”
Berita Selanjutnya KPU Kota Probolinggo Tetapkan 30 Caleg Terpilih, Didominasi Pendatang Baru

Komentar Anda