Portal Indonesia
Iklan mubar

Dugaan Kepala SDK Bajar Selewengkan Dana PIP, Ini Tanggapan Inspektorat Matim

berita terkini
Gedung Inspektorat Manggarai Timur, NTT.
ramadhan

MANGGARAI-NTT, PORTALINDONESIA.NET - Dugaan kasus penggelapan dana program Indonesia Pintar (PIP) oleh oknum Kepala Sekolah (Kepsek) di SDK Bajar, mendapat tanggapan Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur (Matim) NTT.  

Tanggapan tersebut disampaikan Kepala Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur, Mikael Kenjuru, saat dikonfirmasi Portalindonesia.net melalui sambungan telepon pada Sabtu 22 Juni 2019.

Mikael Kenjuru mengklaim bahwa, kasus dugaan penggelapan dana PIP di SDK Bajar sudah diselesaikan.

"Itu sudah selesai kemaren. Uang (PIP bermasalah) sudah dikembalikan kepada penerima program dana PIP," ungkapnya. 

Ketika pembagian dana PIP yang dilaksanakan pada Senin 17 juni 2019 lalu di SDK Bajar, Mikael mengaku belum mengetahui secara persis jumlah siswa penerima PIP yang belum menerima dana tersebut. 

"Yang dibagikan itu kan hanya sebesar Rp.72.000.000. Ada banyak orang (siswa) itu," jelasnya

Ia menyebut, nominal dana PIP untuk tahun anggaran 2016 hanya sebesar Rp.57. 000.000 yang diperuntukkan bagi 136 murid penerima. Namun saat disinggung besaran anggaran dana PIP tahun 2017 maupun tahun 2018 untuk sejumlah siswa penerima bantuan di SDK Bajar, Ia enggan menjelaskan secara detail. 

"Begini, anggaran 2016 itu kan hanya 57 juta saja untuk 136 murid. Jadi kalau kemaren sudah dibayar itu kan tinggal sedikit to," bebernya

Ia menambahkan, pembagian dana PIP pada senin 17 Juni 2019 kemaren itu tahun anggaran 2016 dan 2017. "Tidak banyak juga uangnya kah..," imbuhnya 

Menurut Mikael, sebelum dana PIP bermasalah itu dilakukan pembagiaan, petugas Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur telah mendatangi SDK Bajar untuk mengambil data penerima. Bahkan, pihaknya sudah melakukan pendataan semua siswa penerima manfaat.

"Kalau ada penambaan lagi, itu yang kami tidak tahu sudah," jelasnya.

Sementara menurut data yang berhasil dihimpun oleh LBH Manggarai Raya, ada belasan siswa yang belum menerima sepeserpun dana bantuan nasional itu.

Direktur LBH Manggarai Raya, Fransiskus Ramli, SH, melalui Advokat Melkior Judiwan, S.H.,M.H mengungkapkan bahwa, dana PIP di sekolah itu bermasalah sejak tahun anggaran 2015 hingga 2018.

Pada 2015, lanjut dia, sebanyak 101 orang siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), belum pernah menerima dana bantuaan tersebut. 

"Dalam proses hukum saat ini pun, bantuan dana PIP tahun 2015 juga belum disentuh karena orang tua murid belum melaporkan ke polisi, kecuali penyimpangan bantuan PIP tahun 2016, 2017, dan 2018," ungkap Melkior. 

Masih kata Melkior, pada tahun 2016, jumlah siswa penerima manfaat sebanyak 136 orang. Sedangkan siswa calon pemanfaat sebanyak 80 orang. "Namun yang terealisasi sebanyak 36 orang murid. Setiap siswa menerima sebesar Rp.450.000 bila 36 siswa  dikalikan  Rp 450.000 maka jumlahnya sebesar Rp. 14.400.000," bebernya. 

Lanjut Melkior, sementara itu penerima manfaat yang belum menerima sebanyak 44 murid. Jika dikali Rp. 450.000 maka nominalnya sebesar Rp. 19.000.000.

"Lalu bagaimana dengan nasib 56 orang murid yang tidak menjadi bagian dari 80 orang murid itu? Apakah memang mereka benar-benar tidak terdaftar dalam data sebagai penerima dana bantuan itu?," bebernya lagi.

Melkior juga mengungkapkan, bahwa pada tahun 2017, murid calon penerima sebanyak 156 murid dan yang sudah menerima baru sebanyak 20 murid. "Jika 20 dikalikan Rp. 450.000, maka nominalnya sebesar Rp 9.000.000. Sedangkan yang belum terima sebanyak 123 orang. Jika 123 dikalikan Rp. 450.000 sebesar Rp. 51.525.000," ungkapnya. 

Pada tahun 2018, kata Melkior, calon penerima bantuan sebanyak 150 orang. Sementara siswa yang sudah menerima sebanyak 129 orang dikali Rp.450.000 jumlahnya sebesar Rp. 53.200.000. Sedangkan yang belum menerima sebanyak 21 orang siswa. Jika dikali Rp.450.000 nilainya sebesar Rp.9.450.000.

"Jadi, total dana bantuan yang belum dibagikan kepada siswa sejak 2016 sampai 2018 sebesar Rp.80.775.000 sedangkan dana bantuaan PIP 2015 yang belum dibagikan kepada siswa belum diketahui jumlahnya," urai Melkior.

Meski begitu, kata Melkior, pihak SDK Bajar telah membagikan sebagian dana PIP itu kepada siswa penerima karena diprotes orang tua siswa. Bahkan, oknum Kepsek itu telah diadukan oleh pihak orang tua siswa kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga kepada Inspektorat Manggarai Timur.

Ibu Ester Ahut selaku Kepala SDK Bajar, lanjut Melkior, tidak menghadiri saat pembagian dana bantuan bermasalah itu. "Pembagian dana bantuan bermasalah itu dilakukan atas dasar desakan orang tua murid sebagai penerima manfaat PIP.," katanya. 

Melkior menyebut, meskipun pihak SDK Bajar telah melakukan pembagian sebagian dana bantuan PIP pada Senin 17 Juni 2019 kepada penerima bantuan PIP., namun ternyata belum menyelesaikan persoalan secara tuntas. Sebab dari sekian banyak siswa penerima dana bantuan PIP, ternyata masih banyak yang belum dapat dana program nasional tersebut.

Ia menegaskan pembagian dana bantuan itu merupakan salah satu solusi yang terbaik sebagaimana yang telah ditentukan oleh amanat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

"Dengan meminta terduga tersebut untuk segera membayar kerugian negara. Meskipun secara hukum kepsek SDK Bajar sesungguhnya telah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana korupsi terhadap keuangan negara, yaitu dana Bantuan PIP untuk anak-anak sekolah yang dipimpinnya," tegasnya. 

Melkior juga menegaskan, hal ini terbukti dari pengakuannya dengan membayar bantuan tersebut, meskipun tuntas. Persoalan hukum Kepsek tersebut secara administratif mestinya juga harus segera ditangani oleh atasanya dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berupa sangsi administratif.

"Baik itu berupa teguran lisan maupun teguran secara tertulis, bahkan mungkin diganti, dia ditarik ke Dinas PPO kabupaten Matim, karen situasi saat ini di SDK Bajar jelas tidak harmonis lagi antara kepsek dengan orangtua murid," tutupnya.

Reporter : Saifullah/Redaksi
Editor : Abdul Hakim
444
Berita Sebelumnya Cokro Wibowo Sumarsono: Visi Misi Calon Kepala Daerah Berbasis Kawasan
Berita Selanjutnya KPU Kota Probolinggo Tetapkan 30 Caleg Terpilih, Didominasi Pendatang Baru

Komentar Anda