Portal Indonesia
Idul adha

Terbitnya IUPHHK-HTI Milik PT RPPI Disoal, Aliansi Gempur Lakukan Investigasi

berita terkini
Aliansi Gempur saat melakukan investigasi ke lokasi.
ramadhan

PORTALINDONESIA.NET, ACEH UTARA - Diduga ada pelanggaran hukum soal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) milik PT Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI) yang diterbitkan oleh Gebernur Aceh, aliansi Gerakan Masyarakat Pase Peduli Air (GEMPUR), melakukan investigasi ke lokasi Geureudong Pasee, perbatasan Nisam Antara, Kamis (08/08/19). 

Sebelumnya, telah diketahui PT Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI), memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan area kerja seluas 10.384 hektar (Ha) atau 98% dari total area yang diusulkan seluas 10.541 ha.
Sisanya 157 ha (1,5%) masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) tidak sesuai untuk pengembangan Hutan Tanaman.

PT RPPI memperoleh IUPHHK berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh dengan Nomor 522.51/569/2011, serta perubahan SK Nomor 522.51/441/2012, dengan jangka waktu selama 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun.

Dalam melakukan investigasi ini, aliansi GEMPUR yang diwakili oleh beberapa lembaga yang bergabung dalam aksi penolakan PT RPPI dan dikomandoi langsung oleh kordinator Musliadi Salidan, dikawal oleh anggota Brimob kompi 4 Jeulikat.

Kedatangan mereka ke lokasi disambut langsung oleh pihak perusahaan PT RPPI melalui Manager Oprasional Foundes Manurung. Dia mengaku tidak tahu menahu soal izin yang di berikan di luar kapasitas Gubernur,

"Kami mengusulkan semua hutan produksi yang ada di Aceh, namun pemerintah Aceh sendiri yang mengeluarkan izin tersebut. Jika soal di luar wewenang Gubernur menerbitkan izin ini, saya tidak tahu. Tanyakan saja langsung pada Gubernur", ungkap Manurung kepada wartawan.

Musliadi mengatakan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi dalam Pasal 11, Ayat (2), disebutkan pemberian hak pengusahaan hutan untuk luas areal dibawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. "Namun PT RPPI sendiri memiliki lzin dengan area kerja seluas 10.384 hektar (Ha) yang diterbitkan oleh Gubernur, kami menilai ini sudah menyalahi aturan. Bukan wewenang Gubernur, apalagi hutan yang diberikan izin tersebut di hutan yang produktif. Apakah pemerintah tidak kelapangan, atau langsung mengeluarkan izin aja tanpa tinjaun”, beber Musliadi kepada Media saat diwawancarai.

Setelah kami tinjau langsung di lapangan, kata Musliadi, memang benar areal operasi PT RPPI berada di hutan yang produktif. "Ini sangat berbahaya atas keberlangsungan hidup masyarakat Aceh Utara yang ketergantungan air pada sungai yang sudah masuk ke IUPHHK-HTI PT RPPI jika terus beroprasi, apalagi izin yang diterbitkan melanggar hukum. Pemerintah Aceh saat ini, baik eksekutif maupun legislatif harus bertanggung jawab atas permasalahan ini dan kami mendesak pemerintah Aceh untuk menghentika semua kegiatan oprasi PT RPPI, secepatnya meninjau kembali izin yang diterbitkan, dan mencabut IUPHHK-HTI jika terbukti melanggar hukum", tutupnya.

Reporter : Nurmansyah
Editor : Abdul Hakim
444
Berita Sebelumnya Bupati Tantri Terima Tim JMV Monev Program INOVASI Pendidikan
Berita Selanjutnya Kerusuhan Dibeberapa Daerah, Sekretaris MUI Probolinggo: Jangan Terprovokasi 

Komentar Anda