Portal Indonesia
Habibie

Terkait Kasus Kebondalem, Bareskrim Mabes Polri Datang Ke Purwokerto

berita terkini
1. Tim dari Bareskrim Mabes Polri mendatangi salah satu penyewa ruko Kebondalem
ramadhan

PORTALINDONESIA.NET, PURWOKERTO - Tim dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Mabes Polri, Kamis (19/9) sore datang ke Purwokerto, tepatnya kawasan Kebondalem. Kedatangan mereka terkait menyampaikan 46 surat panggilan untuk para penyewa ruko, guna dimintai keterangan pekan depan.

Didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Advokasi Indonesia (SAI), dua petugas dari Dit Tipikor Bareskrim yaitu Bripka Themy Orika Bakti SH dan Briptu Bagus, menanyakan sejumlah hal kepada penyewa ruko.

Kedatangan tim dari Bareskrim ini, kata Ketua LBH SAI Agus Waryoko SH, adalah memanggil sebanyak 46 penyewa ruko.untuk memberilan keterangan pekan depan di Polres Banyumas. "Kita dari LBH dan masyarakat Banyumas merasa perlu melanjutkan kasus Kebondalem yang merupakan aset Pemkab dan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga Banyumas. Tetapi yang terjadi sekarang, hak pengelolaan kembali diserahkan kepada pihak ketiga", kata Agus Waryoko.

Tim dari Bareskrim Polri membenarkan kedatangan mereka ke Purwokerto, terkait menyampaikan surat panggilan sebagai saksi atas kasus Kebondalem.

Polemik kasus Kebondalem sendiri sudah berlangsung puluhan tahun. Awalnya Pemkab Banyumas menyerahkan pengelolaan Kebondalem kepada pihak ketiga yaitu PT Graha Cipta Guna (GCG) dengan beberapa kompensasi, diantaranya pembangunan kawasan bisnis, sekolah dan lainnya.

Namun lantaran PT GCG kesulitan menertibkan para PKL di kawasan tersebut, maka proses pembangunan kawasan bisnis terhenti hingga berakhirnya perjanjian pengelolaan.

Pada tahun 2007, PT GCG melayangkan gugatan ke Pemkab Banyumas karena dianggap tidak bisa menertibkan PKL, sehingga pembangunan kawasan bisnis Kebondalem terbengkalai/mangkrak.

Tahun 2011, Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan PT GCG dan mengharuskan Pemkab Banyumas membayar denda kepada PT GCG Rp 22 Miliar, serta kembali menyerahkan hak pengelolaan kepada pihak ketiga selama 30 tahun kedepan.

Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat Banyumas marah dan melaporkan kasus ini, karena dianggap merugikan masyarakat Banyumas. 

Beberapa masyarakat sudah melaporkan kasus Kebondalem ke Mabes Polri sekitar tahun 2018 lalu. Tim dari Bareskrim juga pernah datang ke Kebondalem sebelumnya, tetapi setelah itu tidak ada kabar kelanjutan kasus tersebut. (trisn/git)

Reporter : Trisno
Editor : Abdul Hakim
444
Berita Sebelumnya Ipong 'Nyaris' Borong Parpol Jelang Pilkada Ponorogo 
Berita Selanjutnya Hari Santri, OTT KPK dan Pilkada

Komentar Anda