Portal Indonesia
Habibie

Profesor Hibnu Nugroho (Pakar Hukum) : KPK Kehilangan Muruahnya

berita terkini
Profesor Hibnu Nugroho, Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto
ramadhan

PORTALINDONESIA.NET, PURWOKERTO - Adanya UU KPK hasil revisi, menuai sorotan dari berbagai pihak. Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Profesor Hibnu Nugroho menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan muruahnya seiring dengan disahkannya Undang-Undang KPK.

" Ada suatu paradigma baru pemberantasan korupsi, yang tadinya KPK mempunyai kewenangan luar biasa, baik penyadapan maupun upaya paksa, sekarang tidak ada sesuatu yang ekstra di KPK. Dengan Undang-Undang yang baru ini, tidak ada indepedensi", katanya Rabu (18/9) di Purwokerto.

Hal itu, kata dia, suatu kemunduran bagi KPK yang selama ini bertindak sebagai lembaga antirasuah. Adanya dewan pengawas di KPK, penyadapan juga harus izin dan sebagainya. UU KPK hasil revisi juga membuat Pimpinan KPK tidak lagi sebagai penyidik dan penuntut umum.

Terkait hal itu, guru besar Unsoed ini melihat adanya pola perubahan di KPK, yakni penindakan ke pencegahan. "Mungkin lebih baik dinamakan Kantor Pencegahan Tindak Pidana Korupsi atau Komisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, itu lebih bagus", ujarnya.

Meski demikian, Hibnu mengajak masyarakat untuk mendukung dan mengawal Pimpinan KPK yang baru dipilih oleh Komisi III DPR RI. Suara masyarakat, katanya, merupakan bentuk kepedulian, bentuk kelangsungan dan bentuk rasa simpati pada pemberantasan korupsi sekarang ini.

Seperti diketahui, Komisi III DPR RI memilih 5 orang menjadi Capim (Calon Pimpinan) KPK Periode 2019-2023. Setelah melalukan pemungutan suara yang diadakan pada Jumat (13/9) dini hari. Kelima orang itu adalah Lili P Siregar (44 suara), Nawawi Pamolango (50 suara), Nurul Ghufron (51 suara), Alexander Marwata (53 suara) dan Firli Bahuri (56 suara).

Reporter : Trisno
Editor : Abdul Hakim
444
Berita Sebelumnya Minta Room Gratis, Pemuda di Purbalingga Aniaya Security Karaoke
Berita Selanjutnya Hari Santri, OTT KPK dan Pilkada

Komentar Anda