Portal Indonesia
Habibie

Polemik Masyarakat Kota Malang Tentang MCC

berita terkini
Ilustrasi
ramadhan

PORTALINDONESIA.NET, MALANG RAYA - Rencana pembangunan gedung MCC (Malang Creative Centre) oleh pihak Pemkot Malang untuk menampung kreatifitas kaum millenial masih menjadi pertanyaan berbagai pihak, sehingga menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat kota Malang. 

Seperti diungkapkan oleh Lookh Mahkfudz, salah satu anggota Dewan kota Malang aktif yang diunggahnya di medsos. 

" Banyak masyarakat yang berspekulasi, berpikir terhadap polemik soal MCC. Karena Detail Engeenering Desaign atau DED-nya kok ada bioskop, mall, hall fashion show serta sedikit ruang bagi para millenial yang sempat dijadikan proposal. Sepertinya desaignnya lebih mengarah pada mall/swalayan, misal Giant. 

Sebagaimana ruang serba guna. Bukankah sudah ada gedung Ramayana Mall pojok timur Alun-alun Kota yang akan habis kontrak pengelolaannya oleh pihak swasta dipertengahan bulan November 2019. Mengapa mall tersebut tidak dimanfaatkan saja bagi  kaum millenial sebagai wadah berekspresi ,sehingga besaran angka yang dianggarkan bisa dialihkan pada skala prioritas pembangunan lainnya,yang lebih mendukung ekonomi kerakyatan ?! " 

Begitu yang diunggah Lookh Mahkfudz di medsos. 

Ketika dihubungi portalindonesia.net, Kamis (07/11), Lookh Makhfudz menyampaikan lewat tulisanya, bahwa banyak sekali pihak-pihak yang bertanya kenapa Dewan meloloskan rencana proyek MCC tersebut ?! "Kenapa tidak memprioritaskan (jika pembangunan fisik) jembatan Muharto yang sudah dalam kondisi diambang bahaya bagi pengguna jalan ? Atau prioritas banjir (musim hujan) dengan pelebaran gorong-gorong serta ditambah luas kedalaman semestinya? Atau soal sampah hingga soal kemacetan.Atau pihak pemkot mengcover BPJS keluarga pra sejahtera ?! " tanya Loohk Makhfudz yang diungkapkan lewat tulisannya. 

Masih menurut Lookh Makhfudz dalam tulisannya, agar diketahui, bahwa sistim penganggaran tersebut tidak lepas dari tahapan perencanaan yang sudah ditetapkan dalam perundangan. Dalam Permendagri 38/2018 dan PP 58/2005, diatur hal pengelolaan keuangan daerah. "Baik pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat diharapkan membuat perencanaan yang bisa mewujudkan ekspektasi masyarakat," lanjutnya.

"Makanya terkait soal MMC, Dewan pun berteriak agar ada paparan tentang Detail Enggeenering Desaign rencana bangunan gedung 8 lantai diatas tanah lebih dari 4000 m2, sekaligus pemaparan fungsionalnya, sekalipun pemerintah daerah dalam hal ini masih belum memaparkan siapa pengelolanya dan bagaimana konsepnya ?! " kata Lookh Makhfud dalam tulisannya. 

"Walaupun bagi kaum millenial, MMC dinantikan sebagai wadah penyaluran kreatifitas melalui imajinasi karya animasi, film, musik dan berbagai ragam ekspresi lainnya," kata Lookh Makhfud. 

Namun bagi warga kota Malang yang berprofesi saat ini sebagai anggota dewan, ia bersama para anggota Dewan lainnya soal MMC dijadikan pelajaran untuk lebih cermat mengawal dari tahap awal. 

"Pada proses penganggaran tahun 2021, DPRD periode ini masuk ditahap terakhir pembahasan ranperda 2020, akhir dari tiga tahapan sebelumnya, yaitu RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS 2020", tutup Lookh Makhfud dalam tulisannya. 

Reporter : Galih
Editor : Abdul Hakim
444
Berita Sebelumnya DKP Aceh Utara Gelar Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan
Berita Selanjutnya Digeledah Densus 88, Seorang Warga Cilacap Ditangkap

Komentar Anda