Portal Indonesia
Habibie

Soal di PD RPH Kota Malang, Anggota Dewan Singgung Hak Kedewanan

berita terkini
Ruang lobi Kantor DPRD Kota Malang
ad

PORTALINDONESIA.NET, MALANG RAYA - Diduga ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kota Malang atas Perda tentang tehnis administratif pengangkatan seseorang sebagai posisi utama (Direktur) di BUMD PD. RPH (Rumah Potong Hewan) Kota Malang. 

Atas hal tersebut, anggota DPRD Kota Malang dari Komisi D, Ahmad Wanedi (AW2) menyesalkan tidak adanya koordinasi dari pihak eksekutif, sekalipun sebagai anggota di badan musyawarah (Bamus), dirinya beberapa waktu lalu pernah menyampaikan agar pemkot segera mengisi kekosongan jabatan di PD. RPH.

Sebab menurutnya, Plt Direktur RPH telah berakhir jabatannya sejak 1 Oktober lalu dan orang yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Direktur RPH itu telah kembali bertugas ditempat semula, yakni sebagai Kepala BP2D Kota Malang. Dan untuk pengisian kekosongan jabatan dilembaga tersebut, hendaknya pemkot memberikan pemberitahuan agar pihak Dewan bisa cek and ricek.

"Mustinya yah ada konsultasi dengan pihak Dewan dulu terkait seseorang yang akan ditunjuk sebagai pejabat utama di PD. RPH tersebut," ujar Ahmad Wanedi.

"Mengingat PD.RPH yang akan berubah nama dan penambahan sisi bisnis menjadi Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) dalam tahapan penggodokan Dewan. Maka dalam penentuan pimpinan utamanya yang harus melalui fit propert test," tukas Ahmad Wanedi.

Begitu juga politisi asal fraksi PKB, Hartatik yang duduk di Komisi A. Dalam hal ini, ia juga memberikan tanggapan. "Lah kami saja gak ngerti, kok ujug-ujug sudah ada penetapan pimpinan di PD. RPH tanpa dikonsultasikan dulu," katanya.

Beredarnya surat penetapan dari Pemerintah Kota Malang soal penetapan Direktur atas nama Elfiatur Roikha menjadi sorotan anggota pihak DPRD. Disebabkan nama Elfiatur Roikha masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, yakni sebagai staf Kasubag Perencanaan di Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Bahkan Eddy Widjanarko ketua Komisi A, saat dikonfimasi, Rabu (13/11), di ruang komisi, juga merasa jika ada sesuatu proses dan mekanisme yang harusnya dibicarakan dengan pihak Dewan.

"Kami di Komisi A pun hingga saat ini belum mendapat surat tembusan nya terkait surat penetapan nama pejabat direktur di PD.RPH dari pemkot," ungkapnya.

"Yang kami ketahui adalah hanya ada pengawas, sebelum penunjukan seorang Direktur. Jika seseorang yang ditunjuk masih aktif di ASN, yah  harus mundur. Untuk menjalankan fungsinya sebagai Direktur di PD. RPH," sambung Eddy Widjanarko.

Saat ditanya, apakah pihak DPRD melalui Komisi A akan menggunakan hak-hak kedewanannya, politisi dari Fraksi Golkar tersebut menyatakan akan mempelajari legalitas keabsahan dan proses terkait beredarnya surat penetapan tersebut.

"Tentu saja, kami akan pelajari legalitas keabsahan dan proses terkait beredarnya surat penetapan itu. Bisa saja Hak Angket dan Hak Interpelasi kami lakukan terhadap persoalan tersebut," imbuhnya.

Ketika ditanya apakah ada pelanggaran yang telah dilakukan seorang kepala daerah terhadap sebuah Perda terkait beredarnya surat penetapan yang telah viral di medsos?  

"Kita lihat dulu, yang jelas kami bersama anggota Dewan lainnya tetap menanggapi dengan hak-hak fungsi kedewanan. Tunggu saja prosesnya," tegas politisi dari Fraksi Golkar itu.

Apakah pelanggaran terhadap perda itu bisa melahirkan sangsi berujung impecment ?!

"Bisa tidak, bisa iya. Ikuti prosesnya saja dulu," tukas Ketua Komisi A.

Reporter : Galih
Editor : Abdul Hakim
ad
Berita Sebelumnya Ketika Atlit Berpestasi, Menjadi Bupati Hattrick WTP
Berita Selanjutnya Kanwil Kemenag Tangerang Gelar Jalan Sehat Kebangsaan

Komentar Anda