Portal Indonesia
Habibie

Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Purworejo Datangi Kantor Dewan, Ada Apa Ya? 

berita terkini
Saat perangkat desa yang tergabung di PPDI purworejo mendatangi kantor DPRD Purworejo
ad

PORTALINDONESIA.NET, PURWOREJO - Anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Purworejo Jawa Tengah menggelar aksi menuntut Revisi Peraturan Bupati yang tidak berpihak kepada perangkat desa. Aksi yang diikuti puluhan anggota PPDI tersebut dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Purworejo, Rabu (27/11/2019). 

Ketua PPDI Kabupaten Purworejo, Abdul Aziz menyampaikan, bahwa peraturan Bupati yang sudah disahkan tersebut tidak memihak sama sekali dengan perangkat Desa. 

"Ketidak sesuain itu maka kami menindak lanjuti dengan adanya perbup yang tidak membela aparatur pemerintahan desa yaitu Perbup Nomer 38 tahun 2019 dimana pada Perbub tersebut menghilangkan status kepegawaian perangkat desa, yang awalnya perangkat desa kok disebut sebagai staff," bebernya 

Jika hal tersebut dibiarkan menurut Azis, para perangkat Desa jika melihat Perbub tersebut maka staff tidak akan menerima gaji seperti apa yang sudah dilaksanakan sebelumnya. 

"Bahwa kalau disitu atas nama staff tidak akan menerima siltap, yang seharusnya staff tersebut yang berawal dari perangkat Desa masih tetap menerima siltap sesuai perundangan PP Nomor 11. Jadi kita lihat bahwa ada ketidak sikronan antara Oerbup dan Perda maupun Peraturan Pemerintah," ujarnya. 

"Akibat dari SOTK tahun 2017 itu, ada beberapa orang perangkat yang tidak mempunyai tempat di struktur desa. Di Purworejo yang terkena dampak dari SOTK dan Perbub Nomor 38 tahun 2019 sebanyak 188 orang," imbuhnya.  

Masih dari Aziz, karena ada dampak dari SOTK tahun 2017 ada teman-teman perangkat yang akhirnya menjadi staff karena tidak ada tempat untuk Kasi, Kaur, maupun Kadus. "Disinilah yang akan kami perjuangkan dampak dari SOTK tersebut," tambahnya

Sementara itu Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo, Eko Januar Susanto menyampaikan pihaknya dalam pertemuan tersebut merekomendasikan beberapa point yang nantinya akan segera ditindaklanjuti. 

"Harapannya ke deepan terkait optimalisasi fungsi dari staff perangkat Desa tidak terganggu karena adanya rasionalisasi siltap,terus yang kedua DPRD telah menyepakati di mekanisme anggaran 2020 nati yang awalnya diajukan oleh eksekutif 0 rupiah untuk staff perangkat desa, dan tadi malam sudah kita bahas akan kita alokasikan 1,2 juta perbulan untuk siltap staff perangkat desa," 

Selain itu audiensi yang dilakukan di ruang rapat gedung DPDR Purworejo khususnya komisi satu merekomendasikan kepada eksekutif untuk meninjau ulang peraturan Bupati nomer 38 tahun 2019 terkait dengan penggunaan alokasi Dana Desa. 

Masih dalam lokasi Iwan sebagai juru bicara PPDI mengatakan apabila tuntutan tidak di penuhi pihaknya akan menurunkan masa yang lebih banyak lagi.

"Ini saya pegang komitmen DPRD, mohon nanti pak ketua umum catatan rapat hari ini diminta pak, janji ketua DPRD tidak ditunakan dan komisi 1 tidak memperjungkan komitmen ini kita akan menurunkan masa yang lebih banyak lagi," pungkasnya.

Reporter : Fauzi
Editor : -
ad
Berita Sebelumnya Sakit Hati Istri Disetubuhi, Suami Ini Habisi Nyawa Seorang Pemuda
Berita Selanjutnya Ibas Ingatkan Anak Muda Magetan Tidak Produksi Hoax

Komentar Anda