Portal Indonesia
Habibie

Tak Bertuan, Proyek Saluran Irigasi di Desa Sumberwaru Situbondo Disoal 

berita terkini
Proyek pembangunan saluran irigasi di Dusun Sidomulya, Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo.
ad

PORTALINDONESIA.NET, SITUBONDO - Proyek pembangunan saluran irigasi di Dusun Sidomulya, Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, diduga tak bertuan alias siluman. Pada Jumat (29/11/2029) di lokasi proyek pembangunan saluran irigasi tersebut tidak ada papan nama proyek.

Salah satu dari beberapa pekerja proyek, saat dikonfirmasi terkait tidak adanya papan nama proyek, menyampaikan bahwa dirinya hanya pekerja dan tidak tahu tentang ada atau tidaknya papan nama. "Saya hanya pekerja mas," ucap pekerja itu. 

Menurut salah satu anggota dari tim yang turut memantau di lokasi, pelaksanaan suatu proyek di lokasi kegiatan ketika tengah berlangsung tanpa plang papan nama, hal ini terkesan telah mengabaikan Undang-Undang. "Padahal papan nama suatu bentuk informasi agar mudah di akses oleh masyarakat sebagai sarana memperoleh informasi berdasarkan keterbukaan dan transparansi publik," ujar Abdul Azis. 

Jika dipantau dari proses pengerjaannya, sambung Azis, terlihat tidak ada pembangunan pondasi dan lantai sebagai penguat. 

"Terlihat ada air di saluran itu. Sementara bagian tepi yang dibangun dengan cara dicor dalam posisi berdiri itu jika didasarnya tidak dibangun atau hanya ditancapkan saja, akan memiliki potensi menggantung. Sehingga diprediksi akan cepat rusak," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua LSM Buser, Abd Rahman mengatakan, proyek yang tidak memasang papan nama proyek berarti telah melanggar Peraturan Presiden dan amanat Undang–Undang. "Kelalaian Pengguna Anggaran (PA) yang tidak memasang papan nama proyek berpotensi merugikan negara," tandasnya. 

Dia menyebut bahwa setiap proyek tanpa papan nama informasi proyek, berarti tidak mentaati dan melaksanaan amanat Undang-undang dan Peraturan Presiden. 

Kata Abd Rahman, Peraturan yang dimaksud adalah Undang–Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Dalam Undang–Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada pasal 16 disebutkan bahwa Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi non pemerintah dalam Undang-Undang ini adalah, pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri," terangnya. 

Sedangkan pada Perpres 70 Tahun 2012 pada pasal 25 juga dijelaskan, terutama pada Pasal 25 ayat dua (2). "Dijelaskan pada Pasal 25 ayat dua (2) bahwa, pengumuman sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) paling kurang berisi: a). nama dan alamat Pengguna Anggaran; b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; c. lokasi pekerjaan; dan d. perkiraan besaran biaya," beber Abd Rahman. (Tim)

Reporter : Tim
Editor : Abdul Hakim
ad
Berita Sebelumnya Luar Biasa, Bupati Ponorogo Sabet Penghargaan Nasional
Berita Selanjutnya Ibas Ingatkan Anak Muda Magetan Tidak Produksi Hoax

Komentar Anda